Temanggung (ANTARA) - Komisi IV DPR mendorong pemerintah menyetop impor bawang putih karena sejumlah daerah mempunyai potensi komoditas pertanian tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Komitmen Komisi IV akan membuat keputusan politik setop impor bawang putih karena lahan di Indonesia mencukupi untuk ditanami bawang putih," kata Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin saat memimpin rombongan komisi itu melakukan kunjungan kerja di Temanggung, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau hamparan lahan bawang putih di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian melakukan sinkronisasi anggaran guna mendukung pengembangan pertanian bawang putih di Temanggung.
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, katanya, daerah itu mampu mendukung kebutuhan bawang putih untuk Indonesia mencapai 25 persen.
"Padahal hamparan lahan yang cocok ditanami bawang putih sangat banyak, contohnya di wilayah Bromo Jawa Timur ada empat daerah yang cocok ditanami bawang putih," katanya.
Baca juga: Kurangi impor, pemerintah perlu optimalkan budi daya bawang putih
Menyinggung masalah kelangkaan pupuk pada waktu tertentu, dia menuturkan masalah tersebut sengaja dibuat oleh oknum tertentu.
"Isu kelangkaan pupuk ini memang merupakan permainan para petani kaya, yang memiliki lahan yang luas," katanya.
Menurut dia, isu tersebut dibuat agar tidak ada ketentuan pengetatan aturan siapa yang berhak memperoleh atau membeli pupuk bersubsidi.
"Manakala hambatan itu dilakukan distributor ataupun agen pupuk, maka kami Komisi IV akan melakukan evaluasi kepada distributor atau agen pupuk agar tidak dipercaya secara tunggal untuk mengedarkan pupuk kepada petani," katanya.
Baca juga: Ganjar dorong bawang putih jadi prioritas
Baca juga: Tahun 2019, impor Jateng dari Tiongkok capai 4.107 juta Dolar AS
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Gandeng KPK, Pemkot Semarang cegah korupsi
Jumat, 29 Maret 2024 7:58 Wib
Komisi IX minta giatkan edukasi kesehatan publik atasi DBD
Selasa, 26 Maret 2024 11:34 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
PSI ungguli partai senior di Semarang, KPU tunggu arahan pusat
Kamis, 7 Maret 2024 5:24 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Guru Besar FH UNS dilantik menjadi Ketua Komisi Kejaksaan RI
Jumat, 23 Februari 2024 16:35 Wib