Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra M. Syafi'i meyakini Kapolri Jenderal Idham Aziz telah melalui berbagai prosedur sebelum menunjuk Irjen Pol Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya.
Dia mengatakan penunjukan Irjen Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya merupakan hak Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Mutasi di insitusi Polri adalah hak Kapolri dan tentu menggunakan penilaian atau assessment," kata M. Syafi'i dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai rotasi atau mutasi jabatan di Polri merupakan hal yang biasa terjadi sehingga sangat wajar dilakukan karena tidak ada jabatan yang tetap selama-lamanya.
Menurut dia, penunjukan Irjen Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono tidak ada yang salah prosesnya karena hak Kapolri.
"Jadi mutasi memang sudah kebiasaan di Kepolisian, itu sistemnya. Tapi apakah tepat, saya tidak bisa berkomentar," ujarnya.
Dia mengingatkan Irjen Nana harus menjalankan tugas mengacu pada UU dan orientasinya harus kepada kepentingan bangsa dan negara, serta tidak berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
M. Syafi'i mengatakan tugas Kepolisian secara normatif adalah memastikan penegakan hukum, terciptanya ketertiban dan melayani, melindungi serta mengayomi masyarakat.
"Itu ada dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, jadi kami ingin Polisi bekerja sesuai aturan main peraturan perundang-undangan. Jangan mengabdi kepada kepentingan seseorang, tapi harus mengabdi kepada kepentingan negara dan bangsa," katanya.
Dia menilai berikan kesempatan kepada Irjen Nana untuk menjalankan tugasnya dan menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat.
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Gandeng KPK, Pemkot Semarang cegah korupsi
Jumat, 29 Maret 2024 7:58 Wib
Komisi IX minta giatkan edukasi kesehatan publik atasi DBD
Selasa, 26 Maret 2024 11:34 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
PSI ungguli partai senior di Semarang, KPU tunggu arahan pusat
Kamis, 7 Maret 2024 5:24 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Guru Besar FH UNS dilantik menjadi Ketua Komisi Kejaksaan RI
Jumat, 23 Februari 2024 16:35 Wib