Semarang (ANTARA) - Praktisi hukum Yosep Parera berharap Presiden Terpilih Joko Widodo tidak mengisi posisi Jaksa Agung dalam pemerintahannya lima tahun ke depan dari kalangan partai politik.
"Jaksa Agung jangan dari parpol serta bukan publik figur yang sering tampil di media massa," kata Yosep di Semarang, Minggu.
Menurut dia, salah satu faktor penting bidang hukum dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya, yakni memilih Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung.
Jaksa, lanjut dia, memiliki fungsi mengoreksi kinerja Kepolisian dalam penegakan hukum.
Karena itu, menurut dia, dibutuhkan sosok Jaksa Agung yang memiliki kemampuan di bidang hukum, namun tetap memiliki empati dan rasa kemanusiaan.
Ia menilai pengisian posisi Jaksa Agung belum memenuhi aspek penjenjangan yang bagus.
Menurut dia, sosok pengisi jabatan Jaksa Agung bisa diambil dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman dan praktik lapangan.
"Tidak harus dari akademisi, bisa dari praktisi seperti jaksa muda yang memiliki kemampuan atau advokat," kata Ketua Peradi Semarang ini.
Ia mengungkapkan masih banyak sosok muda dengan kemampuan memadai untuk menduduki posisi tersebut.
Berita Terkait
Ditangkap KPK, Yosep Parera anggap sebuah berkah
Kamis, 29 September 2022 19:21 Wib
Diduga palsukan surat penggeledahan, Polres Wonosobo dipolisikan
Selasa, 26 Juli 2022 19:23 Wib
MA diminta abaikan intervensi Kemenkop tentang pailit KSP Intidana
Sabtu, 18 Juni 2022 21:01 Wib
Pendiri Rumah Pancasila surati Presiden soal "bilik bercinta" di lapas
Sabtu, 11 Juni 2022 4:07 Wib
Seorang hakim PN Semarang bakal berurusan dengan MA dan KY
Selasa, 11 Mei 2021 17:12 Wib
BBPOM kembali dipraperadilankan oleh tersangka penjual obat ilegal
Selasa, 17 November 2020 20:13 Wib
Pastoran Gereja Santo Yosep Purwokerto terbakar
Kamis, 17 Oktober 2019 23:44 Wib
Perkuat jiwa Pancasila daripada batasi akses medsos
Selasa, 1 Oktober 2019 6:26 Wib