Jakarta, ANTARA JATENG - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa jangan
sampai sejarah kelam kekejaman PKI terulang kembali di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Presiden usai memimpin upacara Peringatan Hari
Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya,
Jakarta, Sabtu.
Untuk itu, kata Jokowi, semua elemen bangsa harus memegang teguh
Pancasila dan menjaga kesatuan serta tidak memberi ruang
ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia.
"Jangan beri ruang ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan
pancasila. Apalagi memberi ruang terhadap PKI," tegas Presiden.
Jokowi juga menegaskan bahwa posisi pemerintah sangat jelas, yakni memegang teguh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.
"Artinya komitmen kita, menurut saya, jelas karena di TAP MPRS
nomor 25 tahun 1966 bahwa PKI itu dilarang. Jelas sekali. Tidak perlu
diulang-ulang," katanya.
Dalam kesempatan ini, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa dan
memerintahkan TNI-Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk
bersama-sama bersinergi membangun bangsa,;membuat rakyat tenang dan
tentram serta bersatu padu menghadapi persaingan global.
Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Jokowi menjadi
inspektur upacara yang dilaksanakan di Kompleks Monumen Pancasila Sakti
Lubang Buaya, Jakarta, Sabtu.
Upacara peringatkan Hari Kebangkitan Pancasila ini dimulai pada pukul 08.00 WIB.
Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendampingi Jokowi, hadir
sejumlah pejabat negara diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut
Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala
Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Sedangkan jajaran TNI-Polri lengkap hadir Panglima TNI Jenderal
Gatot Nurmantyo, KASAD Jenderal TNI Muljono, KASAL Laksamana TNI Ade
Supandi, KASAU Marsekal TNI Hadi Tjakjanto dan Kapolri Jenderal Polisi
Tito Karnavian.
Berita Terkait
Gibran pastikan peta jalan pemerintahannya berbeda dengan Jokowi
Jumat, 3 Mei 2024 0:10 Wib
Kabinet koalisi besar untungkan Presiden periode 2024-2029?
Kamis, 2 Mei 2024 9:30 Wib
Gibran kembali berkantor setelah penetapan wakil presiden terpilih
Kamis, 25 April 2024 16:26 Wib
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Presiden Joko Widodo tinjau pengungsi banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 14:14 Wib
Presiden Jokowi tinjau banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 9:15 Wib
Gibran tetap berkantor setelah KPU tetapkan presiden-wakil presiden
Kamis, 21 Maret 2024 11:35 Wib
Pilkada Jateng, Gerindra harus koalisi meski perolehan kursi di DPRD
Senin, 11 Maret 2024 21:15 Wib