Bambang: Jangan Ada Paradoks dalam Pengamalan Pancasila
Semarang, ANTARA JATENG - Jangan sampai terjadi paradoks dalam pengamalan Pancasila, terutama dari pemerintah, kata anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Sadono.
"Terkadang, terjadi paradoks atau pertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam kebijakan pemerintah jangan sampai begitu," katanya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Semarang, Kamis.
Apalagi, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah itu, dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila yang semestinya pemerintah menjadi contoh bagi rakyatnya, seperti keberpihakan terhadap sistem ekonomi kerakyatan.
"Misalnya, bagaimana mungkin pemerintah berpihak pada ekonomi kerakyatan kalau Undang-Undang Koperasi enggak dibikin-bikin sampai sekarang?" kata sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu.
Ia mencontohkan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pemerintah. Akan tetapi, ternyata pemahaman antarlembaga pemerintah ternyata tidak sama.
"Bagaimana Pancasila penting bagi pemerintah, kalau di awal-awal dahulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bilang kalau pendidikan agama nanti saja," kata mantan Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.
Kemudian, kata Bambang, bagaimana pula dengan nasib mobil nasional sejak zaman Presiden RI H.M. Soeharto dengan proyek mobil nasional sampai Presiden RI Joko Widodo yang sempat mengorbitkan mobil SMK.
Diakuinya, dalam politik memang ada idealitas dan realitas, artinya idealitas menginginkan sesuatunya yang terbaik, tetapi harus tetap berkompromi dengan kenyataan-kenyataan yang ada.
"Bandingkan dengan di Cina. Di sana lebih susah dengan jumlah penduduk yang melebihi satu miliar jiwa sehingga menekan setiap keluarga hanya boleh punya satu anak," katanya.
Akan tetapi, kata dia, pemerintah Tiongkok sangat tegas, konsisten, dan terarah dalam menjalankan kebijakannya sehingga bisa terlihat progresnya Negara Tirai Bambu itu maju sedemikian pesatnya.
Permasalahan yang dihadapi Indonesia sekarang ini, kata dia, terutama parahnya kesenjangan ekonomi sehingga diperlukan komitmen mengurangi kesenjangan dengan melindungi rakyat atau pengusaha kecil.
"Ada satu bupati di suatu daerah yang berani menolak kehadiran pasar modern. Kenapa? Untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil. Konsepnya sudah ada, tinggal keberanian melaksanakan," tegasnya.
Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, kata Bambang, bukan berarti yang sudah di atas harus diturunkan, tetapi mereka yang selama ini masih kecil dan berada di bawah harus dibantu untuk naik.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
