Jakarta, ANTARA JATENG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan Wiranto mengatakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
perlu diperkuat kelembagaannya agar manajemen pengelolaan perbatasan
semakin baik.
"Kita perlu penguatan BNPP," ujar Wiranto dalam Rakor
Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 yang dihadiri
Wapres Jusuf Kalla, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah dan sejumlah pejabat kementerian, TNI serta Polri, di
Jakarta, Rabu.
Wiranto yang juga merupakan Pengarah BNPP mengatakan perlunya
penguatan BNPP ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara, dan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang harus
semakin diperkuat.
Menurut Wiranto, BNPP memiliki tugas yang berat karena harus
berkoordinasi dengan hampir seluruh kementerian dan lembaga. Dalam
kaitan tersebut BNPP memerlukan manajemen pengelolaan perbatasan yang
lebih baik.
Wiranto mengingatkan saat ini paradigma pengelolaan perbatasan
bukan lagi hanya mengenai pertahanan saja, melainkan juga sebagai
wilayah di mana sumber dayanya perlu dimanfaatkan secara maksimal demi
kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada bagian lain, Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan
Ketua BNPP mengatakan sejauh ini Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dibantu oleh TNI beserta kementerian lain sudah
membangun seluruh wilayah perbatasan.
Menurut Tjahjo, pembangunan infrastruktur ekonomi di wilayah perbatasan bahkan 99 persen telah selesai.
"Hal ini sebagaimana arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden di
awal masa kabinet bahwa perbatasan harus selesai dalam dua tahun," kata
Tjahjo.