Pengentasan Kemiskinan Semarang Perlu Kebersamaan

Selasa, 22 November 2016 07:56 WIB

Ilustrasi- Seorang warga menaruh lampu tempel di rumahnya di kawasan Kelurahan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/kye/16

Semarang, Antara Jateng - Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang selama ini belum terpadu dan terstruktur sehingga perlu pembenahan agar hasilnya optimal, kata akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Andreas Pandiangan.

"Sebenarnya cukup banyak program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang," katanya saat menjadi pembicara dialog interaktif yang bertemakan "Mengentaskan Kemiskinan" yang di Semarang, Senin.

Hanya saja, kata dia, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan masih belum terpadu antara satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya dan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Meski anggaran yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan mencapai raturan miliar rupiah per tahun, kata dia, target penurunan angka kemiskinan sebesar 10 persen dalam lima tahun tidak tercapai.

"Anggaran harus disalurkan secara terpadu dan tepat sasaran. Jika ingin program pengentasan kemiskinan berjalan maksimal, setiap SKPD harus sinergi dengan program SKPD yang lainnya," katanya.

Apabila program dilakukan secara terstruktur, kata dia, tentunya hasilnya akan lebih baik, misalnya SKPD A memberikan pelatihan, kemudian SKPD B membantu aksesnya, dan ditindaklanjuti SKPD lainnya.

Isu mengenai kemiskinan ke depan, kata Andreas, berkaitan dengan persoalan lapangan pekerjaan yang sebenarnya harus mengingatkan sejauh mana pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya.

"Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan bantuan berupa layanan pendidikan gratis, kesehatan, dan sebagainya, namun apakah kesempatan kerja sudah mereka dapat? Percuma kalau tetap sulit cari kerja," tegasnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah harus mampu mendata warganya yang miskin secara valid agar program-program pemerintah yang digulirkan untuk warga miskin bisa tersalur secara tepat sasaran.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang Didik Wibowo menyebutkan jumlah warga miskin di Semarang sebanyak 367.848 jiwa dari total penduduk sebanyak 1.634.600 jiwa.

"Kriterianya, sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Yang terbesar memang untuk kriteria warga yang hampir miskin, sementara yang miskin dan sangat miskin sekitar lima persen," katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan legislatif terus mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

"Dewan sudah mengesahkan peraturan daerah mengenai kemiskinan supaya program pengentasan kemiskinan bisa terarah. Dari target 10 persen, baru tercapai lima persen," kata politikus Partai Golkar itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.