Warga Mampu Diimbau Beli BBM Nonsubsidi

Kamis, 28 Agustus 2014 21:25 WIB

"Agar kuota BBM bersubsidi tidak terus menerus kurang tiap tahun maka masyarakat yang tergolong mampu diharapkan membeli BBM non-subsidi," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono di Semarang, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pada 2014, Provinsi Jateng mendapat kuota BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 3 juta kiloliter dan solar 2 juta kiloliter.

"Hingga saat ini, jatah BBM bersubsidi jenis premium di Jateng sudah terkonsumsi sebesar 60 persen lebih, sedangkan untuk jenis solar 53 persen lebih sehingga kuota dua jenis BBM tersebut di provinsi setempat terancam tidak mencukupi hingga akhir tahun," ujarnya.

Dengan hitungan tersebut, kata dia, makapremium bersubsidi diperkirakan akan habis pada pertengahan Desember 2014 dan solar akan habis pada akhir November 2014.

"Hal itu karena kuota diperkirakan tidak mencukupi hingga akhir tahun, maka dilakukan pengendalian distribusi BBM bersubsidi dengan pengurangan 'dropping' premium 5 persen per hari dan solar 10 persen per hari sejak Agustus," katanya.

Teguh mengaku belum diketahui jumlah tambahan jatah yang akan didapat provinsi ini dengan adanya kebijakan pemerintah yang menormalkan kembali pasokan BBM bersubsidi.

"Kita tunggu saja, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menstabilkan pasokan karena terjadi antrean panjang dan 'panic buying' di beberapa SPBU," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menginstruksikan seluruh jajarannya, termasuk pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota untuk menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi guna menghemat stok BBM bersubsidi.

"'Pioneeringnya' harus dilakukan oleh aparat di pemprov dan pemkab dengan tidak membeli BBM bersubsidi dan itu harus digencarkan, tapi Pertamina harus konsekuen untuk menyediakan BBM non-subsidi sehingga tidak mengganggu," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa penggunaan BBM non-subsidi jenis pertamax untuk kendaraan dinas Pemprov Jateng sudah dilakukan sebelumnya, namun tetap diperlukan pengawasan sebagai bentuk kontrol guna menghindari penyimpangan.

"Kalau masyarakat menemukan penyimpangan terkait penggunaan BBM non-subsidi oleh jajaran pemerintah daerah, tinggal catat nomor polisi kendaraannya lalu kemudian laporkan ke saya," ujarnya.

Sebagai upaya penghematan BBM bersubsidi, Ganjar mengaku lebih mendorong pada pembenahan mental jajarannya seperti revolusi mental yang akan dilakukan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Kami mendorong dan masyarakat yang mengontrol, namun jika penempelan stiker penggunaan BBM non-subsidi pada kendaraan dinas dinilai efektif maka kalau perlu digedein ya digedein sekalian," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.