"Tidak ada yang mengusulkan pembubaran, yang ada (usulan) fungsinya dioptimalkan," ujar Muhaimin di Jakarta, Kamis.
Pembubaran BNP2TKI harus melalui perubahan Undang Undang yang harus melalui persetujuan DPR, namun Muhaimin menyatakan pemerintah tidak akan mengusulkan hal tersebut.
"Kalau konsep pemerintah itu penguatan, pengoptimalan, fungsi pengawasan dan kontrol diperkuat di BNP2TKI," kata Muhaimin.
Usulan itu akan dibawa ke DPR untuk dibahas.
Muhaimin mengatakan keberadaan BNP2TKI masih dibutuhkan sebagai koordinator lintas sektoral bagi perlindungan TKI.
"Kalau tidak ada koordinasi lintas sektoral, Misalnya di bandara, Angkasa Pura jalan sendiri, keamanan jalan sendiri, itu akan semakin semrawut," ujarnya.
Berita Terkait
Investasi SDM menjadi skala prioritas pemerintah
Minggu, 16 Desember 2018 20:12 Wib
KENJUNGAN MENAKERTRANS
Senin, 11 September 2017 6:55 Wib
Menakertrans: Pendidikan Formal jangan Menjadi Syarat Utama Perekrutan Naker
Kamis, 13 Agustus 2015 16:41 Wib
Spartan: Menakertrans Harus Bertanggung Jawab Terkait Pernyataan Faisol
Senin, 20 Januari 2014 13:30 Wib
PDIP Protes Rencana Menakertrans Cabut Moratorium TKI
Selasa, 19 November 2013 10:02 Wib
Muhaimin Bertemu Menakertrans Arab Bahas Amnesti TKI
Jumat, 15 November 2013 16:51 Wib
Menakertrans Turunkan Tim Asistensi Untuk Penentuan Upah
Jumat, 1 November 2013 10:58 Wib
Menakertrans Usulkan Pengupahan "Bagi Hasil"
Kamis, 31 Oktober 2013 14:58 Wib