"Selama lima bulan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, total klaim yang sudah kami bayar sekitar Rp1,2 triliun," kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jateng-DIY Andayani Budi Lestari di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu.
Hal itu diungkapkannya usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan Divre VI Jateng-DIY dan Pemerintah Kabupaten Semarang terkait penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional.
Ia menyebutkan klaim biaya pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap di RS sekitar Rp700 miliar, sementara pembayaran klaim untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama mencapai sekitar Rp500 miliar.
"Pembayaran klaim untuk rawat jalan tingkat I saja sekitar Rp102 miliar/bulan untuk seluruh fasilitas kesehatan di Jateng-DIY. Jika dikali lima bulan kan sudah mencapai sekitar Rp500 miliar," katanya.
Dari sisi kepesertaan, ia mengatakan saat ini kepesertaan JKN di wilayah Jateng-DIY mencapai sekitar 20 juta peserta sehingga sudah 54 persen penduduk di kedua provinsi itu tercakup layanan BPJS kesehatan.
"Fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dalam pelayanan kesehatan JKN semakin bertambah. Saat ini, sudah ada 243 rumah sakit, baik RS swasta, RS milik pemerintah, maupun RS milik TNI-Polri," katanya.
Sudah ada enam pemerintah daerah yang mendaftarkan warga miskinnya dalam JKN melalui BPJS Kesehatan, yakni Kota Pekalongan, Kota Tehal, Kabupaten Jepara, Wonogiri, Klaten, dan Kabupaten Semarang.
Tentunya, kata Andayani, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak pemda yang mendaftarkan warga miskinnya ke dalam layanan JKN agar seluruh masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan secara komprehensif.
Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin menjelaskan pada tahap pertama setidaknya ada 7.291 warga miskin di wilayah tersebut yang didaftarkan dalam JKN yang diambilkan dari APBD Kabupaten Semarang 2014.
Pemkab Semarang, kata dia, mengucurkan dana setidaknya mencapai Rp3 miliar dari APBD 2014 untuk membiayai sebanyak 7.291 penerima bantuan iuran (PBI) dengan besaran iuran sebesar Rp19.225/peserta/bulan.
"Kami berharap lebih banyak yang bisa didaftarkan JKN. Masih banyak warga miskin yang belum didaftarkan, sudah kami siapkan anggaran Rp8 miliar lagi untuk warga miskin yang belum terdaftar," katanya.