"Sejumlah partai politik tertentu lebih memilih merekrut mereka yang sudah jadi dan sukses sebagai kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan kaderisasi internalnya," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, S.H. kepada Antara Jateng, Senin petang.
Menurut Tjahjo Kumolo yang juga anggota Komisi I DPR RI, "membajak" kepala daerah dari partai politik lain merupakan langkah yang tidak sejalan di dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat.
Oleh karena itu, Tjahjo meminta seluruh jajaran PDI Perjuangan harus tetap memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas partai, dan terus-menerus bekerja di tengah masyarakat dan di internal partai.
"Kami juga terus membenahi internal partai di dalam menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan siap menentukan siapa kawan siapa lawan terkait dengan pola-pola kampanye hitam yang merusak demokrasi," katanya.
Terkait dengan kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sebagaimana diberitakan salah satu majalah nasional, Tjahjo menegaskan bahwa PDI Perjuangan mulai mencermati berkerjanya skenario hitam.
Menurut dia, skenario itu tidak hanya bekerja dengan cara-cara yang tidak demokratis, seperti penggunaan instrumen negara, tetapi juga skenario dengan menggunakan politik pemecah belah.
Politik pemecah belah itu, lanjut Tjahjo, diawali dengan kerja oknum intelijen untuk melihat potensi konflik di internal partai. Potensi konflik ini kemudian diperbesar melalui politik adu domba.
"Pada saat bersamaan dilakukan pendekatan pada tokoh-tokoh internal yang akan digalang dengan berbagai opsi," kata calon anggota tetap DPR RI periode 2014--2019 asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Kendal) itu.
Tjahjo lantas menyebutkan beberapa nama kader PDI Perjuangan yang mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin di sejumlah daerah, antara lain Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), Risma (Wali Kota Surabaya), Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).
"Mereka merupakan contoh dari para pemimpin yang sangat diperlukan," kata pria kelahiran Kota Surakarta yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.