"PDI Perjuangan sebagaimana hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah mengidentifiksi masalah dan mempertimbangkan berbagai aspek, prinsipnya 'menolak'," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada Antara Jateng, Senin malam.
Penolakan tersebut, kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI, setidaknya terkait dengan kemandirian partai politik, di samping masih ada pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawabannya? Lalu, siapa yang menyerahkan dana kepada saksi?
Persepsi di tengah masyarakat, menurut Tjahjo, pasti Pemerintah yang membiayai saksi bisa disamakan dengan bantuan tunai dari Pemerintah, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana bantuan langsung sementara masyarakat (balsem).
Terkait dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mempersiapkan saksi dari sukarelawan, Tjahjo menekankan, "Juga harus diklarifikasi, rekrutmennya dari mana? Siapa? Kalau mahasiswa, misalnya, tidak masalah."
Akan tetapi, lanjut Tjahjo yang juga calon tetap DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, kalau oknum pegawai negeri sipil (PNS) atau oknum aparat, misalnya, tentu akan memengaruhi demokrasi di tingkat di tempat pemungutan suara (TPS).
"Jangan sampai faktor X jadi penyebab demokratisasi terhalang dalam pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (20/1), mengemukakan bahwa anggaran program Mitra Pengawas Pemilu sebesar Rp800 miliar, sedangkan untuk membayar honor saksi dari parpol diperlukan sekitar Rp660 miliar.
"Anggaran ini 'dititipkan' ke Bawaslu. Kami akan secara mandiri dan objektif dalam melakukan pengawasan itu," katanya.
Dengan asumsi jumlah TPS untuk Pemilu 2014 sebanyak 545.778 TPS dan satu TPS terdapat 12 orang saksi dari perwakilan parpol, diperlukan sekitar 6,6 juta orang dengan anggaran setiap saksi menerima Rp100 ribu.