"Situasi ini sudah merupakan lampu kuning dan ini membuat keprihatinan kita semua," kata Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto ketika menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional dan Kongres X Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) "Pembangunan Indonesia Menuju Masyarakat Adil dan makmur Sesuai Konstitusi" di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Rabu.
Dikatakan apabila otonomi daerah yang selama ini telah diberikan kepada kabupaten/kota terbukti jauh dari manfaat yang diharapkan bisa saja dicabut atau dibatalkan.
Isu otonomi daerah sebagai realisasi logika desentralisasi dimaksudkan bentuk upaya penyelenggaraan kekuasaan yang lebih demokratis. Tetapi, kenyataannya ketika justru pemberian otonomi tidak sepenuhnya digunakan dalam rangka pembagian kekuasaan agar kesejahteraan makin terdistribusikan secara proporsional, katanya.