"Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) memang bukan organisasi politik, melainkan personelnya boleh dan diharuskan berpolitik, di antaranya untuk memenuhi kuota 30 persen kuota perempuan," kata Ketua Umum Iwapi Nita Yudi di Semarang.
Menurut Nita, dengan perempuan masuk dalam ranah politik, dapat terlibat langsung memperjuangkan nasib perempuan.
Ia menyebutkan banyak pengurus Iwapi dari berbagai daerah yang masuk dalam ranah politik, di antaranya menjadi ketua DPRD, anggota DPD, dan menjadi pengurus di partai politik serta maju dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.
"Kami juga sudah mengagendakan sebulan menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan ada pertemuan calon presiden dan calon wakil presiden dengan 1.000 wanita dari Iwapi," katanya.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada para wanita agar tidak salah memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi, wanita jangan sampai hanya ikut kata suami sehingga menyesal memilih presiden. Pendidikan politik sangat penting, termasuk mengajak mereka agar tidak golput," katanya, Senin (21/10).
Nita mengatakan bahwa tidak hanya pendidikan politik, tetapi Iwapi juga memberikan pendidikan mengenai suap yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi kepada para anggota Iwapi.
Iwapi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXIV di Hotel Patra Jasa Semarang mulai dari 21 hingga 24 Oktober dengan tema "38 Tahun, Iwapi Siap Mencetak Wanita Pengusaha yang Tangguh dan Berdaya Saing".
Dalam rakernas tersebut, di antaranya digelar pameran dagang, seminar, rapat kerja nasional, pelatihan kepemimpinan, penandatangan MoU Iwapi dengan Kementerian Pertanian, serta kunjungan ke area percontohan pertanian.