Wakil Ketua Umum II (bidang pembinaan prestasi) KONI Jateng Hartono usai rapat internal pengurus induk organisasi olahraga di Jateng, Kamis, mengatakan mereka akan diberi uang insentif mulai 15 November mendatang.
Menurut dia, penjaringan atlet pelatda ini dibagi dalam dua kategori yaitu kategori prioritas dan kategori potensial. Mereka yang masuk kategori prioritas adalah peraih medali emas PON 2012 Riau dan atlet pelatnas.
Kemudian, lanjut dia, mereka yang masuk kategori potensial adalah atlet juara pada kejuaraan nasional (kejurnas) dan Porprov Jateng.
"Sekarang ini kami sedang melakukan inventarisasi atlet mana saja yang masuk prioritas dan potensial. Jumlah insentifnya tentu saja berbeda," katanya.
Menyinggung soal evaluasi terhadap pelaksanaan Porprov Jateng di Kabupaten Banyumas beberapa waktu lalu, dia mengatakan KONI akan menggagas pembentukan tim supervisi untuk memantau kesiapan tuan rumah pada penyelenggaraan Porprov 2017.
Ia mengatakan keberadaan tim supervisi ini untuk mengatasi persoalan klasik sedini mungkin, yaitu soal venue dan mutasi atlet. "Ada kendala klasik yang muncul setiap porprov, yaitu soal venue dan mutasi atlet. Di Banyumas sendiri, persoalan ini masih muncul," katanya.
Menurut dia, ada satu venue yang dipakai untuk tiga cabang olahraga kemudian perpindahan atlet pada awalnya memang tidak ada masalah tetapi begitu yang bersangkutan mendapat medali emas kemudian melahirkan protes.
Ia mengatakan tugas utama tim ini adalah melakukan supervisi sejak awal terhadap kesiapan venue dan akomodasi agar penyelenggaraan Porprov sesuai aturan. Misalnya, enam bulan sebelum pelaksanaan Porprov, venue bisa diuji coba sehingga jika ada kendala teknis venue secepat mungkin bisa dicarikan solusi terbaik.
Di samping itu, kata dia, tugas tim ini adalah merumuskan aturan yang tegas soal mutasi atlet antar-kabupaten/kota, misalnya, untuk bisa ikut Porprov Jateng maka atlet yang bersangkutan minimal 10 bulan tinggal di daerah tersebut.
Hartono merasa yakin jika aturan di level Jateng saja ketat maka daerah akan berpikir ulang untuk menggunakan atlet dari provinsi lain.
"Sekarang ini membingungkan, seorang atlet setiap bulan menerima insentif dari kabupaten A tetapi begitu ada Porprov, maka yang bersangkutan membela kabupaten B. Harus ada sosialisasi soal aturan main di Porprov," katanya.