"Harapan saya, semua selalu menjaga Borobudur jangan sampai untuk kegiatan selain kepentingan pariwisata," katanya di Borobudur, Senin.
Jika Candi Borobudur untuk kampanye politik, baik secara terbuka maupun kampanye simpatik, katanya, semua kontestan harus mendapatkan porsi yang sama untuk penggunaan tempat itu.
"Sedangkan kewenangan kami hanya pada zona II, sedangkan kalau ada kegiatan selain untuk pengunjung wisata, harus ada izin dari Direktur Purbakala di Jakarta," katanya.
Pihaknya hanya melayani pengunjung untuk kegiatan wisata di candi yang dibangun sekitar abad ke-8 pada masa Dinasti Syailendra tersebut.
Ia mengaku belum mengetahui apakah hingga saat ini sudah ada pihak parpol atau kontestan pesta demokrasi mengajukan izin pemakaian Candi Borobudur untuk kampanye politik.
"Saya belum tahu, harapan saya, pasti beliau-beliau (Mereka yang berkepentingan kampanye politik, red.) sudah tahu," katanya.