 Â
   TEMA PSO - 2013   Â
   Buat Berita   Â
   VSAT   Â
   Beranda   Â
   ...   Â
>
D0030713002131Â Â 03-JUL-13Â Â IBUÂ Â SMG
GUBERNUR KIRIM SURAT EDARAN TERKAIT SURVEI KHL
     Oleh Wisnu Adhi
    Semarang, 3/7 (Antara) - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengirimkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di provinsi setempat untuk mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan dampaknya dalam melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).
        "Dengan surat edaran dari gubernur tersebut makan bupati dan wali kota dapat memberikan masukan kepada dewan pengupahan di masing-masing kabupaten/kota untuk mengubah sistematika dalam melakukan survei KHL," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jateng Agus Tusono di Semarang, Rabu.
        Terkait dengan revisi upah minimum kabupaten/kota tahun 2013 pascakenaikan harga BBM, ia menjelaskan hal itu harus dipertimbangkan dengan cermat.
        "Selama ini gubernur tidak pernah menetapkan upah minimum provinsi karena yang ditetapkan adalah UMK berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan," ujarnya.
        Kalau dewan pengupahan kabupaten/kota tidak melakukan revisi, katanya, maka akan menjadi pertimbangan gubernur, sedangkan jika tidak maka Disnakertransduk Jateng tidak mempunyai landasan untuk bertindak.
        Menurut dia, yang bisa dilakukan para buruh saat ini terkait dengan tuntutan kenaikan UMK Kota Semarang dari semula Rp1.209.100 menjadi sebesar Rp1.952.391 adalah memanfaatkan lembaga tripartit di masing-masing perusahaan untuk membahas hal tersebut.
        "Yang terkena dampak kenaikan harga BBM sejak pertengahan Juni 2013 itu tidak hanya para buruh saja melainkan juga para pengusaha," katanya.
        Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti yang dihubungi secara terpisah meminta Disnakertransduk Jateng untuk mecermati aturan tentang revisi besaran UMK.
        "Beberapa provinsi pernah melakukan revisi UMK yang sebelumnya telah ditetapkan oleh gubernur setempat, termasuk Provinsi Jateng pada beberapa tahun lalu sehingga kalau bisa direvisi ya harus direvisi agar tidak merugikan para buruh," ujar politisi PDI Perjuangan itu.