Massa yang sebagian besar membawa poster dan bendera serikat pekerja tersebut setiba di depan Gedung DPRD Semarang, Rabu, langsung membentangkan spanduk bertuliskan aspirasi mereka.
Abidin, Koordinator aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam orasinya mengatakan bahwa kebijakan politik upah murah harus segera dihapus dan digantikan dengan upah yang layak.
Untuk mencapai upah yang layak, lanjut Abidin, maka diperlukan revisi Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 dari 60 item menjadi 84 item yang menjadi komponen untuk disurvei sebagai indikator kebutuhan hidup layak (KHL).
Selain masalah upah, FSPMI seperti Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) yang melakukan aksi pada gelombang sebelumnya, juga menyampaikan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penghapusan sistem kontrak, dan perlawanan terhadap union busting serta meminta kesejahteraan para buruh.
Meskipun demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Semarang berlangsung tertib, petugas keamanan baik dari Kepolisian, TNI, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus mengawal seluruh aksi dan sebagai bentuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, terdapat mobil pemadam kebakaran dan "water canon" masing-masing satu unit juga disiapkan di halaman gedung setempat.