Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa backlog atau angka kebutuhan rumah di wilayah tersebut selama 2025 telah berkurang sebanyak 274.514 unit berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan asosiasi perumahan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu, mengungkapkan, pada awal 2025 backlog di Jateng tercatat sebanyak 1.332.968 unit.
Ia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025 sudah tertangani sekitar 274.514 unit sehingga masih menyisakan backlog sekitar 1.058.454 unit.
"Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain," katanya, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng.
Ia mendorong agar backlog rumah segera dituntaskan, sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Untuk menggenjot upaya itu, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta merehabilitasi maupun membangun rumah untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Ia berharap asosiasi perumahan dan pengembang perumahan berperan untuk ikut serta menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sekaligus mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden.
"Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi," katanya.
Meski demikian, Luthfi menegaskan bahwa dalam pengembangan perumahan harus memperhatikan lahan yang tersedia, dan tidak boleh mengubah lahan sawah dilindungi (LSD) untuk dijadikan permukiman.
Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan terkait tata ruang di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jateng Hermawan Mardiyanto mengatakan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jateng sangat besar sekali dalam mewujudkan rumah layak huni.
Setiap tiga bulan sekali, REI Jateng selalu melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi terkait percepatan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
"Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan," katanya.
Keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dinilai sangat membantu untuk memenuhi target pengembangan perumahan, apalagi setelah ada penambahan kuota untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca juga: REI Expo di Solo pamerkan ratusan rumah subsidi hingga komersial