Solo (ANTARA) - Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta (FK UMS) resmi mengajukan pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (PPDS Sp.KKLP) melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA) Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung program akselerasi pemenuhan dan distribusi dokter spesialis-subspesialis yang digagas pemerintah sesuai Asta Cita Presiden Prabowo dan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dekan FK UMS Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes., Sp.DVE, Dipl.STD/HIV., FINSDV, FAADV., menjelaskan pengajuan tersebut merupakan tindak lanjut dari peran aktif UMS di tingkat nasional. Ia sendiri saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua II Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sekaligus anggota Satuan Tugas Kemendiktisaintek yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia pendidikan.
“Saya optimistis bahwa kehadiran PPDS Sp.KKLP di UMS akan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan kedokteran berbasis islami,” kata Flora.
Ia berharap program ini tidak hanya melahirkan dokter spesialis yang unggul dalam kompetensi klinis tetapi juga memiliki perspektif holistik. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi landasan dalam mendidik calon dokter spesialis keluarga di UMS.
“Dengan hadirnya PPDS Sp.KKLP, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer di Indonesia sekaligus memperluas kontribusi Muhammadiyah dalam bidang kesehatan nasional,” kata Dekan FK UMS.
Menurutnya, keterlibatan UMS dalam tim nasional ini harus diikuti dengan langkah konkret di tingkat institusi. Oleh karena itu, pada 7 Agustus 2025 dibentuklah Task Force Sp.KKLP FK UMS yang dipimpin oleh Dr. dr. Yusuf Alam Romadhon, M.Kes., Sp.KKLP, FISQua.
Tim tersebut bertugas menyiapkan seluruh kelengkapan akademik, tata kelola, hingga wahana pendidikan.
Dukungan juga mengalir dari berbagai pihak, termasuk Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer, dan AIPKI. Muhammadiyah sendiri menegaskan komitmennya mempercepat pendirian PPDS di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) sebagai kontribusi nyata di bidang kesehatan.
FK UMS sebelumnya telah melakukan studi banding ke sejumlah perguruan tinggi penyelenggara PPDS, di antaranya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), serta Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Dari kunjungan itu, UMS memperoleh masukan penting mengenai kurikulum, tata kelola, kesiapan sumber daya, serta strategi implementasi program.
Selain itu, FK UMS juga membangun jejaring strategis dengan rumah sakit mitra. RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo menjadi salah satu wahana pendidikan residensi yang telah resmi ditetapkan. Kemitraan ini dipandang mampu memperkuat sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PPDS Sp.KKLP.
Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., memimpin langsung pengajuan resmi melalui SIAGA Kemendiktisaintek. Menurutnya, pendirian program ini sejalan dengan arah strategis universitas yang terus berupaya meningkatkan kontribusi di bidang pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat.