Dengan demikian, TNI tidak berhadap langsung dengan masyarakat, demikian penjelasan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin.
Rikwanto mengatakan bawah Polda Metro Jaya menyiagakan 22.000 personel, termasuk 8.000 personel dari TNI yang berada di kawasan objek vital, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan tol.
Polda Metro Jaya menerima laporan sekitar 8.000 orang akan berunjuk rasa menentang penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari Selasa (27/3). Dan, para pedemo akan melakukan aksi di wilayah Jabodetabeka, terutama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Istana Presiden, dan Gedung DPR/MPR RI.
Rikwanto menyebutkan kepolisian memiliki kewenangan meminta bantuan kepada TNI sesuai dengan Undang-UndangUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga ketertiban umum.
Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang beredar soal akan ada unjuk rasa anarkis dari sejumlah elemen masyarakat.
"Kita berharap unjuk rasa berjalan tertib, apabila masyarakat terganggu dengan informasi demo anarkis, maka laporkan saja ke kepolisian," ujar Rikwanto.
Aparat Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan peserta aksi demo, yang memastikan unjukrasa akan berjalan tertib.