Semarang (ANTARA) - The Habibie Center menggelar Habibie Democracy Forum dengan tema Memperkuat Ketahanan Demokrasi: Memajukan Governansi Inklusif dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna, di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan, peluang, dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Acara dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center) dan Nadia Habibie, M.Sc, Sekretaris Dewan Pengurus, The Habibie Center yang menyampaikan pandangan keluarga besar Habibie. Pidato Kebangsaan disampaikan oleh Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia 2019–2024.
Acara dilanjutkan dengan Panel Kebangsaan yang mengangkat tema Desentralisasi, Governansi Inklusif, dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna untuk Pemberdayaan Masyarakat. Diskusi panel diisi oleh sejumlah tokoh ahli, yaitu Bivitri Susanti, S.H., L.L.M. Anggota Pokja Reformasi Perundang-Undangan TPRH; Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D., Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The Habibie Center; Fiona Wiputri, Manajer Multimedia, Konde.co; Sandrayati Moniaga, S.H., Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012–2022.
Panel ini dipimpin oleh Prof. Dr. Firman Noor, M.A. (Hons), Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Associate Fellow The Habibie Center, dengan penutup sesi oleh Dr. Denis Suarsana, Direktur Indonesia dan Timor Leste, Konrad-Adenauer-Foundation (KAS).
Tahun ini merupakan kali kedua The Habibie Center menyelenggarakan Habibie Democracy Forum, setelah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023. Tahun ini, Habibie Democracy Forum memiliki tujuan khusus untuk (1) Memetakan signikansi governansi inklusif serta partisipasi warga negara yang bermakna dalam upaya memperkuat ketahanan demokrasi; (2) Menganalisis peran kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi sebagai bagian dari ketahanan demokrasi.
Berikutnya (3) Mengidentikasi inovasi teknologi untuk governansi partisipatif serta mengatasi hambatan partisipasi digital; (4) Memetakan hambatan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses kebijakan.
Dalam sambutannya, Prof. Dewi Fortuna Anwar menyoroti visi The Habibie Center yang selama 25 tahun terus konsisten melanjutkan cita-cita Prof. B.J. Habibie untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Forum ini diharapkan menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan demokrasi, terutama dalam menghadapi fenomena democratic backsliding yang terjadi baik di Indonesia maupun secara global.
Data dari Freedom House, Varieties of Democracy, dan Economist Intelligence Unit menunjukkan meningkatnya ancaman otokrasi global dan melemahnya nilai-nilai demokratis, termasuk penurunan kebebasan berpendapat dan kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, ketahanan demokrasi yang kuat diperlukan melalui penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.
Habibie Democracy Forum 2024 mengangkat tema ketahanan demokrasi dengan menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir (think-tank) dalam memastikan transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif warga negara, khususnya generasi muda.
Dalam sambutan mewakili keluarga Habibie, Nadia Habibie menyampaikan penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang diwariskan oleh Eyang B.J. Habibie. Bagi Eyang Habibie, demokrasi adalah cara hidup yang menjunjung tinggi partisipasi semua warga tanpa memandang latar belakang. Keluarga besar Habibie berkomitmen menjaga visi Eyang untuk Indonesia yang desentralist.
Acara dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center) dan Nadia Habibie, M.Sc, Sekretaris Dewan Pengurus, The Habibie Center yang menyampaikan pandangan keluarga besar Habibie. Pidato Kebangsaan disampaikan oleh Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia 2019–2024.
Acara dilanjutkan dengan Panel Kebangsaan yang mengangkat tema Desentralisasi, Governansi Inklusif, dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna untuk Pemberdayaan Masyarakat. Diskusi panel diisi oleh sejumlah tokoh ahli, yaitu Bivitri Susanti, S.H., L.L.M. Anggota Pokja Reformasi Perundang-Undangan TPRH; Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D., Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The Habibie Center; Fiona Wiputri, Manajer Multimedia, Konde.co; Sandrayati Moniaga, S.H., Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012–2022.
Panel ini dipimpin oleh Prof. Dr. Firman Noor, M.A. (Hons), Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Associate Fellow The Habibie Center, dengan penutup sesi oleh Dr. Denis Suarsana, Direktur Indonesia dan Timor Leste, Konrad-Adenauer-Foundation (KAS).
Tahun ini merupakan kali kedua The Habibie Center menyelenggarakan Habibie Democracy Forum, setelah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023. Tahun ini, Habibie Democracy Forum memiliki tujuan khusus untuk (1) Memetakan signikansi governansi inklusif serta partisipasi warga negara yang bermakna dalam upaya memperkuat ketahanan demokrasi; (2) Menganalisis peran kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi sebagai bagian dari ketahanan demokrasi.
Berikutnya (3) Mengidentikasi inovasi teknologi untuk governansi partisipatif serta mengatasi hambatan partisipasi digital; (4) Memetakan hambatan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses kebijakan.
Dalam sambutannya, Prof. Dewi Fortuna Anwar menyoroti visi The Habibie Center yang selama 25 tahun terus konsisten melanjutkan cita-cita Prof. B.J. Habibie untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Forum ini diharapkan menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan demokrasi, terutama dalam menghadapi fenomena democratic backsliding yang terjadi baik di Indonesia maupun secara global.
Data dari Freedom House, Varieties of Democracy, dan Economist Intelligence Unit menunjukkan meningkatnya ancaman otokrasi global dan melemahnya nilai-nilai demokratis, termasuk penurunan kebebasan berpendapat dan kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, ketahanan demokrasi yang kuat diperlukan melalui penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.
Habibie Democracy Forum 2024 mengangkat tema ketahanan demokrasi dengan menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir (think-tank) dalam memastikan transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif warga negara, khususnya generasi muda.
Dalam sambutan mewakili keluarga Habibie, Nadia Habibie menyampaikan penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang diwariskan oleh Eyang B.J. Habibie. Bagi Eyang Habibie, demokrasi adalah cara hidup yang menjunjung tinggi partisipasi semua warga tanpa memandang latar belakang. Keluarga besar Habibie berkomitmen menjaga visi Eyang untuk Indonesia yang desentralist.