Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan Jawa Tengah terus meningkatkan konsolidasi terhadap peran lintas agama dalam upaya menuntaskan penurunan kasus stunting pada 2024.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi di Pekalongan Jumat, mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan percepatan penurunan kasus stunting sejak 2021 dengan melibatkan seluruh unsur yang ada.
"Kami mencoba lagi mengkonsolidasikan peran dari lintas sektor, termasuk dalam hal ini lintas agama karena pemerintah memandang penting peran para pemuka agama untuk pencegahan dan penurunan kasus stunting," katanya.
Ia mengungkapkan, percepatan penurunan kasus stunting sudah dilakukan 2021 dengan melibatkan Kementerian Agama, mengundang penghulu, pencatat nikah, badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (Forum antar-umat beragama peduli keluarga berencana) hingga lintas agama.
Mereka, katanya, bertugas mendampingi pernikahan di masing-masing agamanya yang harus digandeng supaya aware terhadap stunting sehingga bisa menyelipkan materi terkait bagaimana pencegahan stunting.
"Kami cegah dari hulu sasar calon pengantin. Calon pengantin ini ketika datang ke pencatat nikah diminta mendownload aplikasi elsimil, sebelum mengisi aplikasi tersebut mereka harus memeriksakan diri di puskesmas untuk mengetahui apakah memenuhi syurajat nikah," katanya.
Menurut dia, bagi calon pengantin berisiko mereka tetap diperbolehkan menikah tetapi harus disiapkan dahulu ketika berencana memiliki anak.
Yos Rosidi menyebutkan prevalensi stunting di daerahnya pada 2023 masih mencapai 28,2 persen, kemudian dengan proses survai status gizi Indonesia (SSGI) 2024 turun menjadi 11 persen.
"Kami berharap hingga proses SSGI selesai prevalensi di daerah betul-betul di bawah nasional atau di bawah 14 persen," katanya.
Baca juga: Pemerintah Kota gelar pameran Batik Night Carnival 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi di Pekalongan Jumat, mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan percepatan penurunan kasus stunting sejak 2021 dengan melibatkan seluruh unsur yang ada.
"Kami mencoba lagi mengkonsolidasikan peran dari lintas sektor, termasuk dalam hal ini lintas agama karena pemerintah memandang penting peran para pemuka agama untuk pencegahan dan penurunan kasus stunting," katanya.
Ia mengungkapkan, percepatan penurunan kasus stunting sudah dilakukan 2021 dengan melibatkan Kementerian Agama, mengundang penghulu, pencatat nikah, badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (Forum antar-umat beragama peduli keluarga berencana) hingga lintas agama.
Mereka, katanya, bertugas mendampingi pernikahan di masing-masing agamanya yang harus digandeng supaya aware terhadap stunting sehingga bisa menyelipkan materi terkait bagaimana pencegahan stunting.
"Kami cegah dari hulu sasar calon pengantin. Calon pengantin ini ketika datang ke pencatat nikah diminta mendownload aplikasi elsimil, sebelum mengisi aplikasi tersebut mereka harus memeriksakan diri di puskesmas untuk mengetahui apakah memenuhi syurajat nikah," katanya.
Menurut dia, bagi calon pengantin berisiko mereka tetap diperbolehkan menikah tetapi harus disiapkan dahulu ketika berencana memiliki anak.
Yos Rosidi menyebutkan prevalensi stunting di daerahnya pada 2023 masih mencapai 28,2 persen, kemudian dengan proses survai status gizi Indonesia (SSGI) 2024 turun menjadi 11 persen.
"Kami berharap hingga proses SSGI selesai prevalensi di daerah betul-betul di bawah nasional atau di bawah 14 persen," katanya.
Baca juga: Pemerintah Kota gelar pameran Batik Night Carnival 2024