Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DI Yogyakarta terus menggenjot tingkat kepesertaan 40 persen dan salah satunya melalui optimalisasi ekosistem desa atau kelurahan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi.
“Ini sudah pada jalur yang benar, yakni dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Harus dipahami jaminan sosial ini amanat undang-undang. Artinya ini gawe-nya pemerintah. Kami pelaksananya," kata Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Isnavodiar Jatmiko, di sela-sela Rapat Koordinasi di Kaliurang, Selasa (8/10/2024).
Iko, panggilan akrab Isnavodiar Jatmiko mengatakan sejauh ini progres kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DIY terus meningkat. Mencapai 34 persen dari populasi angkatan kerja dengan performa kepesertaannya menjadi 5 besar terbaik secara nasional.
Hal tersebut, kata Iko, tidak lepas dari besarnya potensi kepesertaan dari sektor pekerja mandiri di DIY.
“Kalau untuk kepesertaan dari segmen pekerja sudah terpenuhi lah. Semua sudah masuk menjadi peserta. Yang perlu didorong memang yang dari kepesertaan mandiri. Memang beda, kalau pekerja formal, kami bisa menggunakan cara-cara kepatuhan. Kalau pekerja informal kan tidak bisa. Kami harus lebih meningkatkan kepedulian dan inovasi,” kata Iko.
BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Iko, sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah banyak memfasilitasi perluasan kepesertaan BPJamsostek, di antaranya berupa peraturan di daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Untuk di wilayah Yogyakarta, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 614.371 orang. Terdiri dari tenaga kerja PU sebanyak 410.248 orang, BPU 98.724 orang dan Jasa Konstruksi sebanyak 105.399 orang.
Sementara pembayaran klaim hingga September 2024, mencapai Rp684,5 miliar, dengan perincian untuk klaim JHT sebesar Rp602,4 miliar, Klaim JKM Rp32,7 miliar, Klaim JKK Rp28,8 miliar, Klaim JP Rp18,8 miliar dan Klaim JKP sebesar Rp1,9 miliar.
Manfaat tambahan lain berupa beasiswa JKK, jyga sudah dibayarkan sebanyak Rp328 juta untuk 104 kasus dan beasiswa JKM senilai Rp5,7 miliar untuk 1.233 kasus.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Arya Nugrahadi mengatakan kepedulian dan inovasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan kepesertaan BPJamsostek. Semua pihak, baik pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan harus bau membahu guna mendorong perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja.
“Kepedulian dan inovasi kuncinya. Juga keteladanan. Kami ada Program Gendhong. Aparatur pemerintahan harus memberi contoh menggendong tetangga kanan kiri dan keluarga terdekat agar masuk kepesertaan BPJamsostek. Demikian pula dengan rekan-rekan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri harus melakukannya. Dalam radius 5 kilometer dari kantor BPJS Ketenagakerjaan, jangan sampai ada yang terlewat dalam arti belum menjadi peserta. Wajib clear, tidak boleh terlewat,” tutup Arya.
“Ini sudah pada jalur yang benar, yakni dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Harus dipahami jaminan sosial ini amanat undang-undang. Artinya ini gawe-nya pemerintah. Kami pelaksananya," kata Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Isnavodiar Jatmiko, di sela-sela Rapat Koordinasi di Kaliurang, Selasa (8/10/2024).
Iko, panggilan akrab Isnavodiar Jatmiko mengatakan sejauh ini progres kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DIY terus meningkat. Mencapai 34 persen dari populasi angkatan kerja dengan performa kepesertaannya menjadi 5 besar terbaik secara nasional.
Hal tersebut, kata Iko, tidak lepas dari besarnya potensi kepesertaan dari sektor pekerja mandiri di DIY.
“Kalau untuk kepesertaan dari segmen pekerja sudah terpenuhi lah. Semua sudah masuk menjadi peserta. Yang perlu didorong memang yang dari kepesertaan mandiri. Memang beda, kalau pekerja formal, kami bisa menggunakan cara-cara kepatuhan. Kalau pekerja informal kan tidak bisa. Kami harus lebih meningkatkan kepedulian dan inovasi,” kata Iko.
BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Iko, sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah banyak memfasilitasi perluasan kepesertaan BPJamsostek, di antaranya berupa peraturan di daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Untuk di wilayah Yogyakarta, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 614.371 orang. Terdiri dari tenaga kerja PU sebanyak 410.248 orang, BPU 98.724 orang dan Jasa Konstruksi sebanyak 105.399 orang.
Sementara pembayaran klaim hingga September 2024, mencapai Rp684,5 miliar, dengan perincian untuk klaim JHT sebesar Rp602,4 miliar, Klaim JKM Rp32,7 miliar, Klaim JKK Rp28,8 miliar, Klaim JP Rp18,8 miliar dan Klaim JKP sebesar Rp1,9 miliar.
Manfaat tambahan lain berupa beasiswa JKK, jyga sudah dibayarkan sebanyak Rp328 juta untuk 104 kasus dan beasiswa JKM senilai Rp5,7 miliar untuk 1.233 kasus.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Arya Nugrahadi mengatakan kepedulian dan inovasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan kepesertaan BPJamsostek. Semua pihak, baik pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan harus bau membahu guna mendorong perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja.
“Kepedulian dan inovasi kuncinya. Juga keteladanan. Kami ada Program Gendhong. Aparatur pemerintahan harus memberi contoh menggendong tetangga kanan kiri dan keluarga terdekat agar masuk kepesertaan BPJamsostek. Demikian pula dengan rekan-rekan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri harus melakukannya. Dalam radius 5 kilometer dari kantor BPJS Ketenagakerjaan, jangan sampai ada yang terlewat dalam arti belum menjadi peserta. Wajib clear, tidak boleh terlewat,” tutup Arya.