Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memasifkan edukasi etika politik dan sosialisasi pada masyarakat sebagai upaya mencegah kerawanan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap berbagai variabel yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
"Pemetaan ini mencakup beberapa aspek penting seperti politik uang, netralitas, dan hitung ulang suara di Pilkada 2024. Oleh karena itu, kami fokus pada edukasi etika politik karena segala sesuatu berawal dari etika," katanya.
Menurut dia, ketika etika dijunjung tinggi maka hukum akan berjalan dengan baik sebagai langkah untuk meminimalisasi praktik politik uang melalui pendidikan etika politik di semua kalangan mulai dari pelajar hingga masyarakat.
Edukasi etika politik ini, kata dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak termasuk kepolisian dan badan pengawas pemilu (bawaslu).
"Kami terus berjalan bersama kepolisian dan bawaslu dalam melakukan sosialisasi. Indeks kerawanan pemilu ada beberapa variabel yang perlu penekanan seperti politik uang dan netralitas," katanya.
Agung Wisnu Barata mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga proses Pilkada Serentak 2024 agar berlangsung aman dan demokratis.
"Kami berharap dengan fokus ke pendidikan dapat menciptakan lingkungan pilkada yang lebih bersih dan berintegritas yaitu masyarakat dapat memilih pemimpin tanpa ada pengaruh oleh praktik-praktik yang tidak sehat," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap berbagai variabel yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
"Pemetaan ini mencakup beberapa aspek penting seperti politik uang, netralitas, dan hitung ulang suara di Pilkada 2024. Oleh karena itu, kami fokus pada edukasi etika politik karena segala sesuatu berawal dari etika," katanya.
Menurut dia, ketika etika dijunjung tinggi maka hukum akan berjalan dengan baik sebagai langkah untuk meminimalisasi praktik politik uang melalui pendidikan etika politik di semua kalangan mulai dari pelajar hingga masyarakat.
Edukasi etika politik ini, kata dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak termasuk kepolisian dan badan pengawas pemilu (bawaslu).
"Kami terus berjalan bersama kepolisian dan bawaslu dalam melakukan sosialisasi. Indeks kerawanan pemilu ada beberapa variabel yang perlu penekanan seperti politik uang dan netralitas," katanya.
Agung Wisnu Barata mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga proses Pilkada Serentak 2024 agar berlangsung aman dan demokratis.
"Kami berharap dengan fokus ke pendidikan dapat menciptakan lingkungan pilkada yang lebih bersih dan berintegritas yaitu masyarakat dapat memilih pemimpin tanpa ada pengaruh oleh praktik-praktik yang tidak sehat," katanya.