Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng meraih gelar doktor sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang mengangkat disertasi tentang urusan pangan di tengah perpolitikan Indonesia pada 1955 hingga 2009.
Promotor sekaligus penguji dalam ujian doktor tersebut, Yeti Rochwulaningsih, dalam siaran pers di Semarang, Minggu, mengatakan, hasil penelitian yang dihasilkan politikus PDIP tersebut merupakan bentuk tugas dan fungsi sebagai anggota parlemen dalam mengawal kebutuhan pangan.
"Hasil penelitian dan disertasi ini mengungkap isu pangan mulai dari masa kolonial, revolusi, hingga reformasi," katanya.
Menurut dia, terdapat tiga rezim yang dijelaskan dalam penelitian tersebut, yakni kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan campuran keduanya.
Dari ketiga rezim tersebut, lanjut dia, rezim ketahanan pangan merupakan yang paling dominan karena hal yang terpenting adalah ketercukupan pangan, khususnya beras.
Ia menambahkan penelitian ini juga menekankan kesimpulan bahwa urusan pangan tidak terlepas dari kekuatan modal.
"Saat orde baru, dimana modal asing mulai masuk, rakyat dipaksa menanam jenis pangan tertentu," katanya.
Penguji lainnya, Agus Mulyana mengatakan kajian tentang pangan yang disampaikan Agustina Wilujeng sangat berkaitan dengan jabatan politiknya sebagai legislator.
"Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan di legislatif," kata Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia ini.
Promotor sekaligus penguji dalam ujian doktor tersebut, Yeti Rochwulaningsih, dalam siaran pers di Semarang, Minggu, mengatakan, hasil penelitian yang dihasilkan politikus PDIP tersebut merupakan bentuk tugas dan fungsi sebagai anggota parlemen dalam mengawal kebutuhan pangan.
"Hasil penelitian dan disertasi ini mengungkap isu pangan mulai dari masa kolonial, revolusi, hingga reformasi," katanya.
Menurut dia, terdapat tiga rezim yang dijelaskan dalam penelitian tersebut, yakni kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan campuran keduanya.
Dari ketiga rezim tersebut, lanjut dia, rezim ketahanan pangan merupakan yang paling dominan karena hal yang terpenting adalah ketercukupan pangan, khususnya beras.
Ia menambahkan penelitian ini juga menekankan kesimpulan bahwa urusan pangan tidak terlepas dari kekuatan modal.
"Saat orde baru, dimana modal asing mulai masuk, rakyat dipaksa menanam jenis pangan tertentu," katanya.
Penguji lainnya, Agus Mulyana mengatakan kajian tentang pangan yang disampaikan Agustina Wilujeng sangat berkaitan dengan jabatan politiknya sebagai legislator.
"Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan di legislatif," kata Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia ini.