Purwokerto (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Slamet Rosyadi menilai Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy akan memberikan dampak positif bagi perekonomian maupun masyarakat.

"Saya pikir memang penting ya, karena 'kan supaya program-program pembangunan tersinkronisasi, sehingga dampaknya terhadap ekonomi maupun masyarakat akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan pembangunan itu berjalan parsial seperti selama ini," kata Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Ia mengharapkan dengan adanya Kebijakan Satu Peta itu, kebijakan yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi lebih terpadu dan lebih terintegrasi.

Dengan demikian, kata dia, nantinya dampak yang muncul akan lebih optimal dan lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya Kebijakan Satu Peta.

Bahkan dengan adanya Kebijakan Satu Peta, lanjut dia, akan ada efisiensi karena bisa mengurangi beberapa kegiatan yang sama yang biasa dilakukan dalam setiap melaksanakan pembangunan.

"Jadi akan lebih mengurangi anggaran yang tidak perlu dikeluarkan pemerintah," kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Unsoed) itu.

Terkait dengan pengembangan KEK, dia mengatakan hal itu nantinya akan memberikan efek berganda yang lebih banyak kepada sektor-sektor lainnya untuk bisa berkontribusi atau bahkan memberikan dampak terhadap sektor lainnya.

Ia pun mencontohkan proyek infrastruktur yang terkoneksi dalam rangka pertumbuhan ekonomi tentu akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti pariwisata di daerah serta pengembangan UMKM.

"Jadi kebijakannya kalau tersinkronisasi, misalkan pembuatan jalan antarkabupaten itu menjadi lebih baik, ini 'kan juga akan berdampak terhadap sektor ekonomi kecil dan pariwisata," kata Prof Slamet menegaskan.

Pemerintah telah meluncukan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7).

Calon Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

“Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Prabowo.

Baca juga: Penerapan WFH dan WFO bagi ASN merupakan kebijakan responsif

Pewarta : Sumarwoto
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2024