Purwokerto (ANTARA) - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mengadakan Workshop Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Komunikasi Krisis.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas Unsoed tersebut berlangsung di Hotel Surya Yudha, Banjarnegara, 5-6 Juli 2024.
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Unsoed Dr. Sos. Waluyo Handoko, M.Sc. serta dihadiri oleh pimpinan, staf dari berbagai fakultas, dan bagian Sistem Informasi Humas Unsoed.
Pada hari pertama kegiatan, acara dimulai dengan sosialisasi Peraturan Rektor tentang komunikasi krisis, dilanjutkan pemaparan materi oleh Dr. Mite Setiansah, S.IP., M.Si. dengan Dr. Edi Santosa, S.Sos., M.Si. sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Dr. Sos. Waluyo Handoko menyampaikan harapannya agar sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada semua pihak terkait mengenai penanganan situasi krisis.
"Melalui sosialisasi ini, saya berharap agar semua pihak yang terkait, baik di tingkat universitas maupun fakultas, mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai penanganan situasi krisis, mendapatkan wawasan tentang komunikasi krisis dari narasumber, dan mengerti apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi krisis," katanya
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari workshop ini adalah memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada masyarakat selalu terbaru dan relevan, serta sebagai upaya untuk mempertahankan predikat Unsoed sebagai Badan Layanan Umum yang Informatif.
Baca juga: Cegah rambut rontok, mahasiswa Unsoed bikin sampo dari buah parijoto dan minyak bekatul
"Mempertahankan lebih sulit daripada meraih, oleh karena itu kita harus melakukan segala upaya untuk dapat mempertahankan predikat Unsoed sebagai Badan Layanan Umum yang Informatif. Dengan menyediakan informasi yang mutakhir, Unsoed tidak hanya memenuhi kewajiban transparansi tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Unsoed," katanya.
Dr. Mite Setiansah, sebagai narasumber dan juru bicara Unsoed, memaparkan berbagai aspek penting dalam komunikasi krisis, termasuk jenis-jenis komunikasi krisis, pengelolaannya, serta pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh Tim Komunikasi Krisis.
Pada hari kedua, materi disampaikan oleh Fathul Ulum, S.H., M.H. dengan Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si. sebagai moderator. Tema yang diusung adalah "Strategi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK)".
Fathul Ulum menjelaskan mengenai kewajiban besar badan layanan publik, pengkategorian informasi publik, dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Unsoed untuk mempertahankan predikat informatif.
Baca juga: Sosiolog : Anak-anak belum bisa berpikir jauh atas risiko perbuatannya
Baca juga: Akademisi: Singkatan nama program pemerintah jangan dibuat asal-asalan
Baca juga: Faperta Unsoed dan Kemendes PDTT bersinergi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas Unsoed tersebut berlangsung di Hotel Surya Yudha, Banjarnegara, 5-6 Juli 2024.
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Unsoed Dr. Sos. Waluyo Handoko, M.Sc. serta dihadiri oleh pimpinan, staf dari berbagai fakultas, dan bagian Sistem Informasi Humas Unsoed.
Pada hari pertama kegiatan, acara dimulai dengan sosialisasi Peraturan Rektor tentang komunikasi krisis, dilanjutkan pemaparan materi oleh Dr. Mite Setiansah, S.IP., M.Si. dengan Dr. Edi Santosa, S.Sos., M.Si. sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Dr. Sos. Waluyo Handoko menyampaikan harapannya agar sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada semua pihak terkait mengenai penanganan situasi krisis.
"Melalui sosialisasi ini, saya berharap agar semua pihak yang terkait, baik di tingkat universitas maupun fakultas, mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai penanganan situasi krisis, mendapatkan wawasan tentang komunikasi krisis dari narasumber, dan mengerti apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi krisis," katanya
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari workshop ini adalah memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada masyarakat selalu terbaru dan relevan, serta sebagai upaya untuk mempertahankan predikat Unsoed sebagai Badan Layanan Umum yang Informatif.
Baca juga: Cegah rambut rontok, mahasiswa Unsoed bikin sampo dari buah parijoto dan minyak bekatul
"Mempertahankan lebih sulit daripada meraih, oleh karena itu kita harus melakukan segala upaya untuk dapat mempertahankan predikat Unsoed sebagai Badan Layanan Umum yang Informatif. Dengan menyediakan informasi yang mutakhir, Unsoed tidak hanya memenuhi kewajiban transparansi tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Unsoed," katanya.
Dr. Mite Setiansah, sebagai narasumber dan juru bicara Unsoed, memaparkan berbagai aspek penting dalam komunikasi krisis, termasuk jenis-jenis komunikasi krisis, pengelolaannya, serta pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh Tim Komunikasi Krisis.
Pada hari kedua, materi disampaikan oleh Fathul Ulum, S.H., M.H. dengan Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si. sebagai moderator. Tema yang diusung adalah "Strategi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK)".
Fathul Ulum menjelaskan mengenai kewajiban besar badan layanan publik, pengkategorian informasi publik, dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Unsoed untuk mempertahankan predikat informatif.
Baca juga: Sosiolog : Anak-anak belum bisa berpikir jauh atas risiko perbuatannya
Baca juga: Akademisi: Singkatan nama program pemerintah jangan dibuat asal-asalan
Baca juga: Faperta Unsoed dan Kemendes PDTT bersinergi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi