Magelang (ANTARA) - Penjabat Bupati Magelang Sepyo Achanto menyampaikan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Magelang tahun 2023 sebesar 1,37 persen atau 18.110 jiwa, mengalami penurunan 0,92 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,92 persen
Ia di Magelang, Jawa Timur, Jumat, menyampaikan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat serius dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh.
Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang.
"Untuk itu, perlunya kebijakan dan program secara sistematis, terencana dan matang serta bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait," katanya.
Menurut dia program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif jika dilaksanakan secara parsial. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara simultan, terintegrasi dengan baik, serta didukung oleh data yang valid dan akurat.
Kemudian strategi pendekatan makro dan mikro yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk miskin harus berjalan dengan baik.
Ia berharap, program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui strategi yang baik, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
"Dalam konteks ini, Pemkab Magelang harus bekerja sama dengan pihak terkait, bersinergi dalam penguatan peran dan fungsi TKPK sebagai pusat koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.
Sekretaris Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Margono menyampaikan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Magelang Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan peran TKPK provinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
"Komitmen TKPK Kabupaten Magelang ini untuk menyukseskan Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan (GARDA PEPAK) di Kabupaten Magelang," katanya.
Baca juga: Pemkab Kudus gandeng IPDN untuk pemetaan data miskin lewat KKN tematik
Ia di Magelang, Jawa Timur, Jumat, menyampaikan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat serius dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh.
Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang.
"Untuk itu, perlunya kebijakan dan program secara sistematis, terencana dan matang serta bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait," katanya.
Menurut dia program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif jika dilaksanakan secara parsial. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara simultan, terintegrasi dengan baik, serta didukung oleh data yang valid dan akurat.
Kemudian strategi pendekatan makro dan mikro yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk miskin harus berjalan dengan baik.
Ia berharap, program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui strategi yang baik, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
"Dalam konteks ini, Pemkab Magelang harus bekerja sama dengan pihak terkait, bersinergi dalam penguatan peran dan fungsi TKPK sebagai pusat koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.
Sekretaris Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Margono menyampaikan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Magelang Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan peran TKPK provinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
"Komitmen TKPK Kabupaten Magelang ini untuk menyukseskan Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan (GARDA PEPAK) di Kabupaten Magelang," katanya.
Baca juga: Pemkab Kudus gandeng IPDN untuk pemetaan data miskin lewat KKN tematik