Purbalingga (ANTARA) - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan sebanyak 34 desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2024 dari pemerintah pusat.
"Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun ini berhasil memperoleh DAK Air Minum dan Sanitasi dari pemerintah pusat sebesar Rp26,5 miliar," kata Bupati dalam acara Pelatihan Administrasi dan Teknik Program DAK Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 di Purbalingga, Rabu.
Dia mengatakan anggaran tersebut selanjutnya diberikan kepada 34 desa terpilih yang menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga, sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan Rp500 juta.
Menurut dia, stunting tidak selalu berkaitan dengan masalah kesehatan. "Sanitasi dan air bersih juga turut berpengaruh, sehingga melalui DAK ini diharapkan secara bertahap desa-desa ini bisa keluar dari desa lokus stunting," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia meminta kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang akan mengelola DAK Air Minum dan Sanitasi untuk tidak menyia-nyiakan anggaran tersebut.
Menurut dia, KSM merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai DAK Air Minum dan Sanitasi, sehingga kesuksesan kegiatan tergantung pada pengelolanya.
"Jangan sampai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga Imam Hadi mengatakan DAK Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2024 bertemakan penanganan stunting, sehingga penerimanya merupakan desa-desa yang menjadi lokus penanganan stunting.
Khusus untuk sanitasi, kata dia, pembangunan infrastruktur yang dilakukan terdiri atas sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) individual dan SPALD komunal.
Menurut dia, khusus untuk SPALD komunal menampung 50 sambungan rumah (SR) rata-rata senilai Rp500 juta atau Rp10 juta per rumah.
"Harapannya ke depan masyarakat yang mendapatkan alokasi DAK ini baik air minum maupun sanitasi pelan-pelan tapi pasti Purbalingga bebas dari permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Baca juga: Bupati Purbalingga: Jalan usaha tani tingkatkan perekonomian petani
"Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun ini berhasil memperoleh DAK Air Minum dan Sanitasi dari pemerintah pusat sebesar Rp26,5 miliar," kata Bupati dalam acara Pelatihan Administrasi dan Teknik Program DAK Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 di Purbalingga, Rabu.
Dia mengatakan anggaran tersebut selanjutnya diberikan kepada 34 desa terpilih yang menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga, sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan Rp500 juta.
Menurut dia, stunting tidak selalu berkaitan dengan masalah kesehatan. "Sanitasi dan air bersih juga turut berpengaruh, sehingga melalui DAK ini diharapkan secara bertahap desa-desa ini bisa keluar dari desa lokus stunting," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia meminta kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang akan mengelola DAK Air Minum dan Sanitasi untuk tidak menyia-nyiakan anggaran tersebut.
Menurut dia, KSM merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai DAK Air Minum dan Sanitasi, sehingga kesuksesan kegiatan tergantung pada pengelolanya.
"Jangan sampai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga Imam Hadi mengatakan DAK Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2024 bertemakan penanganan stunting, sehingga penerimanya merupakan desa-desa yang menjadi lokus penanganan stunting.
Khusus untuk sanitasi, kata dia, pembangunan infrastruktur yang dilakukan terdiri atas sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) individual dan SPALD komunal.
Menurut dia, khusus untuk SPALD komunal menampung 50 sambungan rumah (SR) rata-rata senilai Rp500 juta atau Rp10 juta per rumah.
"Harapannya ke depan masyarakat yang mendapatkan alokasi DAK ini baik air minum maupun sanitasi pelan-pelan tapi pasti Purbalingga bebas dari permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Baca juga: Bupati Purbalingga: Jalan usaha tani tingkatkan perekonomian petani