Temanggung (ANTARA) - Badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pilkada, baik panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS) wajib menjalin koordinasi dengan stakehoder (pemangku kepentingan), kata anggota KPU Kabupaten Temanggung Bagus Pratomo.
"Memang di saat mereka kami lantik maupun pada bimtek selalu penekanan yang kami sampaikan adalah bagaimana teman-teman badan ad hoc ini wajib bisa berkoordinasi dengan stakeholder di tingkatan masing-masing," katanya di Temanggung, Jumat.
Ketika berbicara PPK, dia berharap mereka bisa berkoordinasi dengan forkopimcam, yakni camat, kapolsek, dan danramil.
Bahkan, di luar forkompimcam, lanjut dia, menjalin hubungan dengan puskesmas dan lain sebagainya, artinya mereka dituntut untuk berkoordinasi dengan baik.
Begitu juga dengan PPS, Bagus Pratomo menekankan bahwa mereka harus bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada kades/lurah.
"Maka, langkah awal setelah dilantik kemarin, teman-teman PPK dan PPS sudah sowan ke stakeholder-nya masing-masing memperkenalkan diri mereka, kemudian menjalin komunikasi yang baik, salah satunya dalam upaya membentuk sekretariat," katanya.
Bagus menuturkan bahwa sekretariat PPK dan PPS tidak mungkin terbentuk tanpa kerja sama atau bantuan dari pihak kecamatan dan desa/kelurahan.
KPU kabupaten Temanggung sudah berhasil membentuk badan ad hoc untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, yaitu PPK dan PPS .
Bagus menyebutkan total PPK di Kabupaten Temanggung ada 100 personel yang tersebar di 20 kecamatan, kemudian PPS ada 867 personel yang tersebar di 289 desa/kelurahan.
"Tentu kami berupaya untuk memastikan teman-teman yang sudah dilantik menjadi PPK dan PPS ini benar-benar memahami tanggung jawabnya, kewajibannya , tugas-tugasnya nanti untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan Pilkada 2024," katanya.
Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan pemberian bimbingan teknis, baik PPK maupun PPS.
Ia mengatakan bahwa anggota PPK sudah mendapatkan materi sehari penuh mengenai tugas-tugas pokok mereka sesuai dengan divisinya masing-masing.
"Untuk PPS, bimtek sudah dilakukan pada hari yang sama saat pelantikan oleh PPK dan KPU melakukan monitoring," katanya.
Baca juga: KPU Jateng minta legislator terpilih sampaikan LHKPN sebelum dilantik
"Memang di saat mereka kami lantik maupun pada bimtek selalu penekanan yang kami sampaikan adalah bagaimana teman-teman badan ad hoc ini wajib bisa berkoordinasi dengan stakeholder di tingkatan masing-masing," katanya di Temanggung, Jumat.
Ketika berbicara PPK, dia berharap mereka bisa berkoordinasi dengan forkopimcam, yakni camat, kapolsek, dan danramil.
Bahkan, di luar forkompimcam, lanjut dia, menjalin hubungan dengan puskesmas dan lain sebagainya, artinya mereka dituntut untuk berkoordinasi dengan baik.
Begitu juga dengan PPS, Bagus Pratomo menekankan bahwa mereka harus bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada kades/lurah.
"Maka, langkah awal setelah dilantik kemarin, teman-teman PPK dan PPS sudah sowan ke stakeholder-nya masing-masing memperkenalkan diri mereka, kemudian menjalin komunikasi yang baik, salah satunya dalam upaya membentuk sekretariat," katanya.
Bagus menuturkan bahwa sekretariat PPK dan PPS tidak mungkin terbentuk tanpa kerja sama atau bantuan dari pihak kecamatan dan desa/kelurahan.
KPU kabupaten Temanggung sudah berhasil membentuk badan ad hoc untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, yaitu PPK dan PPS .
Bagus menyebutkan total PPK di Kabupaten Temanggung ada 100 personel yang tersebar di 20 kecamatan, kemudian PPS ada 867 personel yang tersebar di 289 desa/kelurahan.
"Tentu kami berupaya untuk memastikan teman-teman yang sudah dilantik menjadi PPK dan PPS ini benar-benar memahami tanggung jawabnya, kewajibannya , tugas-tugasnya nanti untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan Pilkada 2024," katanya.
Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan pemberian bimbingan teknis, baik PPK maupun PPS.
Ia mengatakan bahwa anggota PPK sudah mendapatkan materi sehari penuh mengenai tugas-tugas pokok mereka sesuai dengan divisinya masing-masing.
"Untuk PPS, bimtek sudah dilakukan pada hari yang sama saat pelantikan oleh PPK dan KPU melakukan monitoring," katanya.
Baca juga: KPU Jateng minta legislator terpilih sampaikan LHKPN sebelum dilantik