Kudus (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencanangkan pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) di tempat kerja secara serentak di 24 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi, Rabu.
Pencanangan pelayanan KB secara serentak di 24 provinsi dipusatkan di ruang pertemuan Djarum Oasis Kudus, Jawa Tengah, dengan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Deputi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin, Director PT Djarum Wibowo Saputro, Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS, dan Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie.
"Dari 24 provinsi yang ikut dalam pencanangan pelayanan KB serentak hari ini (Rabu,15/5), ditargetkan masing-masing provinsi menunjuk satu perusahaan dengan menyiapkan minimal 100 karyawan. Dari laporan memang ada yang menyiapkan lebih dari 100 karyawan," kata Deputi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin di sela-sela pencanangan pelayanan KB di Kudus.
Bahkan, kata dia, perusahaan di Kudus ini ke depannya akan lebih masif, karena semua anak perusahaannya juga akan diikutkan dalam program serupa yang dijadwalkan dimulai bulan Juni 2024.
Layanan KB ini, kata dia, gratis. Bahkan, perusahaan yang memiliki fasilitas kesehatan (faskes) dan mendaftarkan diri serta teregistrasi akan dipenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya.
"Kalau belum tersedia faskes, karyawannya silakan didata dan didaftarkan, serta ditentukan harinya, kami akan jemput bola mendatangi perusahaan untuk memberikan pelayanan KB," ujarnya.
Layanan KB tersebut juga akan diperluas karena tahun 2024 ditargetkan 64 persen dari total pasangan usia subur di tanah air bisa dilayani menggunakan kontrasepsi.
"Harapannya tentu agar angka kemiskinan bisa ditekan, karena kemiskinan yang terjadi selama ini orang tuanya tergolong ekonomi rendah tetapi memiliki anak cukup banyak," ujarnya.
Dengan ekonomi rendah, kata dia, anak-anaknya tentu tidak mendapatkan gizi yang cukup dan kesempatan pendidikan yang baik, sehingga kecenderungan menikah di usia muda. Karena pendidikan rendah akibatnya tidak memperoleh akses pekerjaan yang baik sehingga miskin.
Untuk itu, kata dia, perlu direncanakan dengan baik. Dengan pendidikan yang baik dan gizi cukup, tentunya bisa sejahtera.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan bahwa pelayanan KB serentak di tempat kerja ini dalam rangka Hari Buruh Internasional dan Hari Keluarga Nasional. Kegiatan ini juga masih menjadi bagian dari peringatan May Day 2024.
"Pelayanan KB serentak di tempat kerja ini baru pertama kali dilaksanakan. Yang diawali pada 3 Mei 2024 dilakukan pelayanan KB di Provinsi Jambi. Akhir bulan Mei 2024 juga dilakukan kegiatan serupa di Pekanbaru dan secara simultan dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia," ujarnya.
Pelayanan KB serentak di seluruh provinsi di tempat kerja berlangsung selama satu hari, yakni dimulai pukul 00.00 hingga pukul 23.59 waktu setempat dengan sasaran pasangan usia subur dan jenis KB perulangan, dan KB baru maupun KB pascapersalinan.
Ia mengemukakan pelaksanaan KB merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta pentingnya fasilitas kesehatan pekerja sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi pekerja maupun buruh.
"Dampaknya tentu pada ketahanan pekerja sampai pada pencegahan tengkes. Ini juga bagian dari visi besar Indonesia emas 2045 serta upaya melindungi pekerja atau buruh dan keluarganya dengan mengedepankan aspek kesehatan reproduksi," ujarnya.
Pencanangan pelayanan KB secara serentak di 24 provinsi dipusatkan di ruang pertemuan Djarum Oasis Kudus, Jawa Tengah, dengan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Deputi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin, Director PT Djarum Wibowo Saputro, Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS, dan Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie.
"Dari 24 provinsi yang ikut dalam pencanangan pelayanan KB serentak hari ini (Rabu,15/5), ditargetkan masing-masing provinsi menunjuk satu perusahaan dengan menyiapkan minimal 100 karyawan. Dari laporan memang ada yang menyiapkan lebih dari 100 karyawan," kata Deputi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin di sela-sela pencanangan pelayanan KB di Kudus.
Bahkan, kata dia, perusahaan di Kudus ini ke depannya akan lebih masif, karena semua anak perusahaannya juga akan diikutkan dalam program serupa yang dijadwalkan dimulai bulan Juni 2024.
Layanan KB ini, kata dia, gratis. Bahkan, perusahaan yang memiliki fasilitas kesehatan (faskes) dan mendaftarkan diri serta teregistrasi akan dipenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya.
"Kalau belum tersedia faskes, karyawannya silakan didata dan didaftarkan, serta ditentukan harinya, kami akan jemput bola mendatangi perusahaan untuk memberikan pelayanan KB," ujarnya.
Layanan KB tersebut juga akan diperluas karena tahun 2024 ditargetkan 64 persen dari total pasangan usia subur di tanah air bisa dilayani menggunakan kontrasepsi.
"Harapannya tentu agar angka kemiskinan bisa ditekan, karena kemiskinan yang terjadi selama ini orang tuanya tergolong ekonomi rendah tetapi memiliki anak cukup banyak," ujarnya.
Dengan ekonomi rendah, kata dia, anak-anaknya tentu tidak mendapatkan gizi yang cukup dan kesempatan pendidikan yang baik, sehingga kecenderungan menikah di usia muda. Karena pendidikan rendah akibatnya tidak memperoleh akses pekerjaan yang baik sehingga miskin.
Untuk itu, kata dia, perlu direncanakan dengan baik. Dengan pendidikan yang baik dan gizi cukup, tentunya bisa sejahtera.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan bahwa pelayanan KB serentak di tempat kerja ini dalam rangka Hari Buruh Internasional dan Hari Keluarga Nasional. Kegiatan ini juga masih menjadi bagian dari peringatan May Day 2024.
"Pelayanan KB serentak di tempat kerja ini baru pertama kali dilaksanakan. Yang diawali pada 3 Mei 2024 dilakukan pelayanan KB di Provinsi Jambi. Akhir bulan Mei 2024 juga dilakukan kegiatan serupa di Pekanbaru dan secara simultan dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia," ujarnya.
Pelayanan KB serentak di seluruh provinsi di tempat kerja berlangsung selama satu hari, yakni dimulai pukul 00.00 hingga pukul 23.59 waktu setempat dengan sasaran pasangan usia subur dan jenis KB perulangan, dan KB baru maupun KB pascapersalinan.
Ia mengemukakan pelaksanaan KB merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta pentingnya fasilitas kesehatan pekerja sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi pekerja maupun buruh.
"Dampaknya tentu pada ketahanan pekerja sampai pada pencegahan tengkes. Ini juga bagian dari visi besar Indonesia emas 2045 serta upaya melindungi pekerja atau buruh dan keluarganya dengan mengedepankan aspek kesehatan reproduksi," ujarnya.