Purbalingga (ANTARA) - Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Dyah Hayuning Pratiwi meminta kelompok tani penerima program Upland dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memanfaatkan program tersebut dengan baik demi peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan.
"Program Upland ini harus bisa membawa manfaat," kata Bupati dalam acara Silaturahmi dan Halalbihalal di Kantor Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Selasa.
Terkait dengan hal itu, dia meminta Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kejobong Agus Slamet untuk memberikan pendampingan yang baik terhadap program Upland maupun program ketahanan pangan yang diinisiasi desa.
Dia mengakui tidak semua kabupaten maupun kecamatan mendapatkan program Upland dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (P2P) Kementan.
Bahkan untuk Purbalingga, kata dia, program Upland hanya menyasar kelompok tani dari 22 desa di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan.
"Program Upland di Purbalingga berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2024 dengan total anggaran sebesar Rp23 miliar, sebagian besar digunakan untuk peternakan kambing dan perkebunan lada," katanya.
Dia mengharapkan program Upland yang dilaksanakan di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan bisa meningkatkan produktivitas komoditas tersebut.
Selain itu, kata dia, desa-desa di Purbalingga diharapkan dapat mengalokasikan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan secara efektif.
Menurut dia, BPP juga harus menyinkronkan program ketahanan pangan desa dengan kebutuhan produksi pertanian, sehingga peningkatan produksi pangan bisa terwujud.
Terkait dengan ketahanan pangan, dia mengatakan hal itu penting dilakukan karena berkaitan dengan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga mengganggu daya beli masyarakat.
"Melalui ketahanan pangan yang baik, stabilitas pasokan dan harga pangan bisa terjaga," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala BPP Kecamatan Kejobong Agus Slamet mengatakan 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program Upland di Purbalingga dan pihaknya akan terus melakukan pendampingan kelembagaan kepada kelompok tani ketika program tersebut telah berakhir.
Menurut dia, kegiatan Upland di Kecamatan Kejobong secara reguler digunakan untuk kepentingan budidaya kambing diintegrasikan dengan perkebunan lada.
"Kami tetap punya beban moral di mana aset-aset yang berasal dari bantuan pemerintah bisa berkembang, bisa mengubah sikap, dan outputnya bisa memberikan kesejahteraan," kata Agus.
Baca juga: Tingkatkan produksi pertanian, Bupati Banjarnegara minta petani optimalkan "Upland"
"Program Upland ini harus bisa membawa manfaat," kata Bupati dalam acara Silaturahmi dan Halalbihalal di Kantor Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Selasa.
Terkait dengan hal itu, dia meminta Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kejobong Agus Slamet untuk memberikan pendampingan yang baik terhadap program Upland maupun program ketahanan pangan yang diinisiasi desa.
Dia mengakui tidak semua kabupaten maupun kecamatan mendapatkan program Upland dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (P2P) Kementan.
Bahkan untuk Purbalingga, kata dia, program Upland hanya menyasar kelompok tani dari 22 desa di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan.
"Program Upland di Purbalingga berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2024 dengan total anggaran sebesar Rp23 miliar, sebagian besar digunakan untuk peternakan kambing dan perkebunan lada," katanya.
Dia mengharapkan program Upland yang dilaksanakan di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan bisa meningkatkan produktivitas komoditas tersebut.
Selain itu, kata dia, desa-desa di Purbalingga diharapkan dapat mengalokasikan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan secara efektif.
Menurut dia, BPP juga harus menyinkronkan program ketahanan pangan desa dengan kebutuhan produksi pertanian, sehingga peningkatan produksi pangan bisa terwujud.
Terkait dengan ketahanan pangan, dia mengatakan hal itu penting dilakukan karena berkaitan dengan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga mengganggu daya beli masyarakat.
"Melalui ketahanan pangan yang baik, stabilitas pasokan dan harga pangan bisa terjaga," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala BPP Kecamatan Kejobong Agus Slamet mengatakan 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program Upland di Purbalingga dan pihaknya akan terus melakukan pendampingan kelembagaan kepada kelompok tani ketika program tersebut telah berakhir.
Menurut dia, kegiatan Upland di Kecamatan Kejobong secara reguler digunakan untuk kepentingan budidaya kambing diintegrasikan dengan perkebunan lada.
"Kami tetap punya beban moral di mana aset-aset yang berasal dari bantuan pemerintah bisa berkembang, bisa mengubah sikap, dan outputnya bisa memberikan kesejahteraan," kata Agus.
Baca juga: Tingkatkan produksi pertanian, Bupati Banjarnegara minta petani optimalkan "Upland"