Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang mematangkan rencana relokasi warga di Perumahan Dinar Indah di Meteseh, Tembalang, yang menjadi "langganan" banjir karena kontur tanahnya yang berada di cekungan dekat aliran Sungai Babon.
"(Daerah) Perumahan Dinar Indah memang tidak diperuntukkan sebagai permukiman," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Sabtu.
Menurut dia, letak Perumahan Dinar Indah yang berada di daerah cekungan dan dekat bantaran sungai yang menyebabkan sering terjadi banjir akibat air kiriman dari wilayah atas.
Rencana relokasi telah dipikirkan sebagai solusi untuk membebaskan warga Perumahan Dinar Indah dari banjir, tetapi sejauh ini belum bisa terealisasi.
Pada waktu banjir terjadi di Semarang pekan lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyono datang meninjau dan disampaikan permasalahan itu.
Akhirnya, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, ada "angin segar" dan arahan dari BNPB mengenai rencana relokasi warga Perumahan Dinar Indah.
"Kami sudah koordinasi dengan BNPB dan mendapat arahan bahwa pembangunan untuk relokasi ada batas minimal nominalnya," katanya.
Ia mengakui sampai saat ini pihaknya masih terkendala dengan lahan pengganti yang akan digunakan untuk relokasi.
"Memang kami saat ini sedang mencari lokasi relokasi. Di wilayah tersebut bagian atasnya terdapat lahan milik pengembang. Namun, karena pengembangnya nakal dan lari dari tanggung jawab, sampai sekarang tidak dapat dihubungi," katanya.
"Maka kami lagi mencoba apakah itu bisa dipakai, untuk diajukan ke BNPB," tambahnya.
Ita menjelaskan awalnya Pemkot Semarang sudah menawarkan kepada masyarakat untuk dipindah dan dibuatkan rumah susun, namun warga menolak.
"Awalnya saya tawarkan untuk direlokasi, apalagi Kementerian PUPR sudah memberikan tawaran untuk dibangun rumah susun, namun mereka tidak mau. Mereka maunya dipindah namun tidak mau di rumah susun, maunya rumah biasa. Rumah tapak, jejer-jejer kayak di Tambakrejo," katanya.
Saat ini, Pemkot Semarang secara pararel melakukan inventarisir dan pendataan sembari memastikan lahan pengganti.
"Sambil pararel, kami susun dan inventarisir. Ini sudah disiapin, datanya 'by name by address', surat permohonannya. Tinggal lahannya oke, maka akan kami kirim permohonan ke BNPB. Karena kepala BNPB sudah memberikan lampu hijau," katanya.
"(Daerah) Perumahan Dinar Indah memang tidak diperuntukkan sebagai permukiman," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Sabtu.
Menurut dia, letak Perumahan Dinar Indah yang berada di daerah cekungan dan dekat bantaran sungai yang menyebabkan sering terjadi banjir akibat air kiriman dari wilayah atas.
Rencana relokasi telah dipikirkan sebagai solusi untuk membebaskan warga Perumahan Dinar Indah dari banjir, tetapi sejauh ini belum bisa terealisasi.
Pada waktu banjir terjadi di Semarang pekan lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyono datang meninjau dan disampaikan permasalahan itu.
Akhirnya, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, ada "angin segar" dan arahan dari BNPB mengenai rencana relokasi warga Perumahan Dinar Indah.
"Kami sudah koordinasi dengan BNPB dan mendapat arahan bahwa pembangunan untuk relokasi ada batas minimal nominalnya," katanya.
Ia mengakui sampai saat ini pihaknya masih terkendala dengan lahan pengganti yang akan digunakan untuk relokasi.
"Memang kami saat ini sedang mencari lokasi relokasi. Di wilayah tersebut bagian atasnya terdapat lahan milik pengembang. Namun, karena pengembangnya nakal dan lari dari tanggung jawab, sampai sekarang tidak dapat dihubungi," katanya.
"Maka kami lagi mencoba apakah itu bisa dipakai, untuk diajukan ke BNPB," tambahnya.
Ita menjelaskan awalnya Pemkot Semarang sudah menawarkan kepada masyarakat untuk dipindah dan dibuatkan rumah susun, namun warga menolak.
"Awalnya saya tawarkan untuk direlokasi, apalagi Kementerian PUPR sudah memberikan tawaran untuk dibangun rumah susun, namun mereka tidak mau. Mereka maunya dipindah namun tidak mau di rumah susun, maunya rumah biasa. Rumah tapak, jejer-jejer kayak di Tambakrejo," katanya.
Saat ini, Pemkot Semarang secara pararel melakukan inventarisir dan pendataan sembari memastikan lahan pengganti.
"Sambil pararel, kami susun dan inventarisir. Ini sudah disiapin, datanya 'by name by address', surat permohonannya. Tinggal lahannya oke, maka akan kami kirim permohonan ke BNPB. Karena kepala BNPB sudah memberikan lampu hijau," katanya.