Banjarnegara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mulai menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang jadwal pelaksanaannya pada 27 November.
"Kami sudah mulai tahapan-tahapan awal pilkada seperti penyusunan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara Mohamad Syarif Sapto Wiyogo di Banjarnegara, Jumat.
Khusus untuk sosialisasi, pihaknya akan memanfaatkan berbagai media untuk kegiatan tersebut. Dalam hal ini, media yang paling murah dan mudah untuk melakukan sosialisasi berupa media sosial.
"Kami juga akan memanfaatkan kegiatan tarawih keliling yang digelar pemda untuk disisipi dengan sosialisasi pilkada," jelasnya.
Menurut dia, pihaknya berusaha menjaga suasana hati masyarakat agar tidak bosan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Banjarnegara, mulai dari Pemilu 2024, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2024, dan Pilkada Serentak 2024.
Dengan demikian, kata dia, Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung meriah dan tingkat partisipasi masyarakat bisa meningkat dari Pilkada Serentak 2017 yang sebesar 67 persen.
"Kami optimistis tingkat partisipasi masyarakat Banjarnegara dalam Pilkada Serentak 2024 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024 yang rata-rata mencapai 79 persen," katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan teknik atau cara mencoblos yang benar sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya surat suara rusak.
Menurut dia, hal itu dilakukan karena pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Banjarnegara banyak ditemukan surat suara DPD RI yang rusak akibat kesalahan dalam mencoblos.
"Padahal, surat suara DPD RI ada foto dan nama calonnya. Kerusakan ini apakah memang karena calonnya kurang sosialisasi atau bagaimana, tetapi dari sisi kami ya akan meningkatkan sosialisasi khusus untuk tata cara mencoblos yang benar agar surat suara tidak rusak.," tegasnya.
Terkait dengan pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada Serentak 2024 yang akan dimulai pada tanggal 17 April, Syarif mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan KPU RI mengenai pola perekrutannya mengingat tugas badan ad hoc untuk Pemilu 2024 berakhir pada bulan Maret.
Menurut dia, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp32,9 miliar.
"Anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 gabungan, ada kegiatan yang dibiayai provinsi dan ada juga yang dibiayai kabupaten," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, Pilkada Serentak 2024 untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur serta pasangan bupati/wali kota dan pasangan wakil bupati/wakil wali kota.
"Kami sudah mulai tahapan-tahapan awal pilkada seperti penyusunan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara Mohamad Syarif Sapto Wiyogo di Banjarnegara, Jumat.
Khusus untuk sosialisasi, pihaknya akan memanfaatkan berbagai media untuk kegiatan tersebut. Dalam hal ini, media yang paling murah dan mudah untuk melakukan sosialisasi berupa media sosial.
"Kami juga akan memanfaatkan kegiatan tarawih keliling yang digelar pemda untuk disisipi dengan sosialisasi pilkada," jelasnya.
Menurut dia, pihaknya berusaha menjaga suasana hati masyarakat agar tidak bosan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Banjarnegara, mulai dari Pemilu 2024, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2024, dan Pilkada Serentak 2024.
Dengan demikian, kata dia, Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung meriah dan tingkat partisipasi masyarakat bisa meningkat dari Pilkada Serentak 2017 yang sebesar 67 persen.
"Kami optimistis tingkat partisipasi masyarakat Banjarnegara dalam Pilkada Serentak 2024 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024 yang rata-rata mencapai 79 persen," katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan teknik atau cara mencoblos yang benar sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya surat suara rusak.
Menurut dia, hal itu dilakukan karena pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Banjarnegara banyak ditemukan surat suara DPD RI yang rusak akibat kesalahan dalam mencoblos.
"Padahal, surat suara DPD RI ada foto dan nama calonnya. Kerusakan ini apakah memang karena calonnya kurang sosialisasi atau bagaimana, tetapi dari sisi kami ya akan meningkatkan sosialisasi khusus untuk tata cara mencoblos yang benar agar surat suara tidak rusak.," tegasnya.
Terkait dengan pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada Serentak 2024 yang akan dimulai pada tanggal 17 April, Syarif mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan KPU RI mengenai pola perekrutannya mengingat tugas badan ad hoc untuk Pemilu 2024 berakhir pada bulan Maret.
Menurut dia, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp32,9 miliar.
"Anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 gabungan, ada kegiatan yang dibiayai provinsi dan ada juga yang dibiayai kabupaten," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, Pilkada Serentak 2024 untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur serta pasangan bupati/wali kota dan pasangan wakil bupati/wakil wali kota.