Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern
Jumat, 1 Maret 2024 9:06 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Koordinasi Upaya Pengendalian Harga Beras di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.
Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.
"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.
Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.
Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.
Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.
"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.
Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.
Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.
Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.
Baca juga: KPPU dalami dugaan persaingan usaha sebabkan harga beras tinggi
Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.
"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.
Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.
Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.
Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.
"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.
Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.
Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.
Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.
Baca juga: KPPU dalami dugaan persaingan usaha sebabkan harga beras tinggi
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Perum Bulog menyalurkan 1 ton beras untuk pengungsi bencana banjir di Kudus
15 January 2026 13:31 WIB
Bulog jamin ketersediaan stok beras dan minyak goreng di Banyumas selama Nataru
24 December 2025 18:44 WIB
Terpopuler - NASIONAL
Lihat Juga
Dirut ANTARA dorong peran kantor berita sebagai rujukan cek fakta yang akurat dan terpercaya
13 February 2026 8:10 WIB
LKBN ANTARA paparkan peran strategis dan kontribusi lembaga untuk pemulihan bencana
12 February 2026 18:57 WIB
Danantara ambil alih seluruh kendali dan kewenangan proyek PLTSa Samarinda
12 February 2026 10:04 WIB
KPK tegaskan penetapan Yaqut sebagai tersangka kasus kuota haji sudah sesuai prosedur
11 February 2026 15:50 WIB
Presiden Prabowo terima lima pengusaha nasional, perkuat Indonesia Incorporated
11 February 2026 9:04 WIB