Magelang (ANTARA) - Penjabat (Pj.) Bupati Magelang Sepyo Achanto membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025.
Sepyo di Magelang, Rabu, mengatakan bahwa RKPD ini merupakan acara pembaruan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berakhir pada tahun 2024.
Pembaruan ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan periode 2019—2024.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019—2024, telah ditetapkan target-target yang terbagi tiga hal, yaitu sembilan poin indikator kinerja utama daerah, 26 poin indikator sasaran daerah, dan seluruh indikator kinerja utama perangkat daerah.
Berdasarkan indikator makro yang sudah dirilis oleh BPS, angka kemiskinan Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mengalami penurunan sejak 2022 yang semula sebesar 11,09 persen menjadi 10,96 persen, kemudian indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 sebesar 71,56, naik dari capaian pada tahun 2022 sebesar 70,96.
"Indikator selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka dengan capaian 4,43 persen. Angka ini lebih baik ketimbang capaian pada tahun 2022 sebesar 4,97 persen," katanya.
Selain itu, fokus utama dalam RKPD 2025 adalah mengarah pada kebijakan pembangunan, antara lain, meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut dia, sinkronisasi dan sinergi menjadi faktor penting keberhasilan perencanaan pembangunan.
"Tidak hanya antara rencana yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tetapi juga sinergi dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan di tingkat desa," katanya.
Sekretaris Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Margono mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publlik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan salah satu tahap awal dari serangkaian perencanaan pembangunan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang untuk perencanaan pada tahun 2025.
Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program atau kegiatan yang terpadu dimulai dari tahapan musrenbang desa/kelurahan, forum konsultasi publik, dan selanjutnya musrenbang kecamatan, rapat teknis, forum perangkat daerah, dan forum rumpun perangkat daerah serta musrenbang kabupaten.
"Maksud dan tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah sebagai sarana musyawarah pemangku kepentingan untuk mematangkan rancangan awal RKPD 2025 serta menimbang saran dan kritik yang akan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD 2025," katanya.
Baca juga: Pj Bupati Magelang : TMMD wujudkan desa sejahtera
Sepyo di Magelang, Rabu, mengatakan bahwa RKPD ini merupakan acara pembaruan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berakhir pada tahun 2024.
Pembaruan ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan periode 2019—2024.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019—2024, telah ditetapkan target-target yang terbagi tiga hal, yaitu sembilan poin indikator kinerja utama daerah, 26 poin indikator sasaran daerah, dan seluruh indikator kinerja utama perangkat daerah.
Berdasarkan indikator makro yang sudah dirilis oleh BPS, angka kemiskinan Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mengalami penurunan sejak 2022 yang semula sebesar 11,09 persen menjadi 10,96 persen, kemudian indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 sebesar 71,56, naik dari capaian pada tahun 2022 sebesar 70,96.
"Indikator selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka dengan capaian 4,43 persen. Angka ini lebih baik ketimbang capaian pada tahun 2022 sebesar 4,97 persen," katanya.
Selain itu, fokus utama dalam RKPD 2025 adalah mengarah pada kebijakan pembangunan, antara lain, meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut dia, sinkronisasi dan sinergi menjadi faktor penting keberhasilan perencanaan pembangunan.
"Tidak hanya antara rencana yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tetapi juga sinergi dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan di tingkat desa," katanya.
Sekretaris Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Margono mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publlik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan salah satu tahap awal dari serangkaian perencanaan pembangunan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang untuk perencanaan pada tahun 2025.
Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program atau kegiatan yang terpadu dimulai dari tahapan musrenbang desa/kelurahan, forum konsultasi publik, dan selanjutnya musrenbang kecamatan, rapat teknis, forum perangkat daerah, dan forum rumpun perangkat daerah serta musrenbang kabupaten.
"Maksud dan tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah sebagai sarana musyawarah pemangku kepentingan untuk mematangkan rancangan awal RKPD 2025 serta menimbang saran dan kritik yang akan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD 2025," katanya.
Baca juga: Pj Bupati Magelang : TMMD wujudkan desa sejahtera