Semarang (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang menyebutkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah tersebut tinggal menyisakan 1 persen atau sekitar 1.500 bidang lahan.
"Di Kota Semarang, jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tinggal 1 persen, atau sekitar 1.500 (bidan, red.)," kata Kepala BPN Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi, saat penyerahan sertifikat PTSL, di Semarang, Jateng, Senin.
Ia optimistis bahwa kekurangan tersebut akan dituntaskan pada tahun ini melalui program PTSL yang merupakan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Jadi, PTSL ini kan kegiatan statistik nasional yang berjalan sampai 2025 oleh kementerian. Sekitar 1.500 (bidang lahan) kekurangannya akan kami selesaikan di tahun ini," katanya.
Pada 2023, kata dia, setidaknya ada 8.249 bidang lahan di seluruh wilayah Kota Semarang yang terselesaikan sertifikasi-nya melalui PTSL, dan beberapa telah diserahkan sertifikat-nya.
Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, kata dia, telah dilakukan penyerahan di enam kecamatan sehingga sisanya akan diserahkan oleh BPN bersama Pemerintah Kota Semarang pada Januari 2024.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan bahwa penyerahan sertifikat dari program PTSL akan dilakukan secara bergantian ke masing-masing kecamatan.
Pemkot Semarang bersama BPN, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, akan melakukan safari menyerahkan sertifikat tersebut, seperti yang dilakukan Senin ini meliputi tiga kecamatan, yakni Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu.
"Kemarin di Candisari. Hari ini safari di tiga kecamatan, Semarang Barat besar ada 579 sertifikat, Ngaliyan 225-an sertifikat, Tugu 400 sertifikat. Harapannya, seluruhnya bisa diserahkan Januari ini," tuturnya.
Selanjutnya, kata dia, safari penyerahan sertifikat PTSL dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan lain, seperti Banyumanik, Gunungpati, Mijen, dan menuju ke wilayah timur.
"Memang harapannya dari BPN seluruhnya bisa diserahkan di Januari ini. Kami harapkan besok lusa (Rabu, 16/1) akan safari lagi di Banyumanik. Satu hari minimal tiga kecamatan," ujarnya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat aset Pertamina di Cilacap
"Di Kota Semarang, jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tinggal 1 persen, atau sekitar 1.500 (bidan, red.)," kata Kepala BPN Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi, saat penyerahan sertifikat PTSL, di Semarang, Jateng, Senin.
Ia optimistis bahwa kekurangan tersebut akan dituntaskan pada tahun ini melalui program PTSL yang merupakan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Jadi, PTSL ini kan kegiatan statistik nasional yang berjalan sampai 2025 oleh kementerian. Sekitar 1.500 (bidang lahan) kekurangannya akan kami selesaikan di tahun ini," katanya.
Pada 2023, kata dia, setidaknya ada 8.249 bidang lahan di seluruh wilayah Kota Semarang yang terselesaikan sertifikasi-nya melalui PTSL, dan beberapa telah diserahkan sertifikat-nya.
Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, kata dia, telah dilakukan penyerahan di enam kecamatan sehingga sisanya akan diserahkan oleh BPN bersama Pemerintah Kota Semarang pada Januari 2024.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan bahwa penyerahan sertifikat dari program PTSL akan dilakukan secara bergantian ke masing-masing kecamatan.
Pemkot Semarang bersama BPN, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, akan melakukan safari menyerahkan sertifikat tersebut, seperti yang dilakukan Senin ini meliputi tiga kecamatan, yakni Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu.
"Kemarin di Candisari. Hari ini safari di tiga kecamatan, Semarang Barat besar ada 579 sertifikat, Ngaliyan 225-an sertifikat, Tugu 400 sertifikat. Harapannya, seluruhnya bisa diserahkan Januari ini," tuturnya.
Selanjutnya, kata dia, safari penyerahan sertifikat PTSL dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan lain, seperti Banyumanik, Gunungpati, Mijen, dan menuju ke wilayah timur.
"Memang harapannya dari BPN seluruhnya bisa diserahkan di Januari ini. Kami harapkan besok lusa (Rabu, 16/1) akan safari lagi di Banyumanik. Satu hari minimal tiga kecamatan," ujarnya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat aset Pertamina di Cilacap