Semarang (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang telah menyiapkan skema penanganan dampak bencana tanah longsor yang rawan terjadi seiring tingginya intensitas curah hujan.
"Penanganan bencana longsor dari BTT (belanja tidak terduga)," kata Kepala Disperkim Kota Semarang Yudi Wibowo di Semarang, Minggu.
Menurut dia, anggaran BTT diperuntukkan untuk penanganan keadaan darurat, seperti kebencanaan, namun pengajuannya harus melalui rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.
"Pertama kali, langkah penanganan dilakukan oleh BPBD. Dari rekomendasi BPBD itu, kemudian baru bisa dilakukan pembahasan bantuan-bantuan apa saja yang akan diberikan melalui dana BTT," katanya.
Dalam penanganan kebencanaan pun, kata dia, melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Tata Ruang (Distaru) Semarang terkait teknis pekerjaan fisik.
Dari rekomendasi itu, kata dia, dilakukan pengecekan apakah lokasi yang terdampak longsor termasuk kewenangan Disperkim, DPU, atau Distaru Kota Semarang untuk langkah penanganan.
"Intervensinya tersebut, bisa di DPU, bisa di Perkim bisa di Distaru tergantung asetnya masuk mana itu. Kalau di gang-gang kecil yang di perkampungan biasanya jatuh di kami (Disperkim), tapi kalau yang besar-besar masuknya di DPU. Kami yang di kampung-kampung saja," katanya.
Sejauh ini, kata dia, Disperkim juga sudah berkomunikasi secara intens dengan ketua-ketua RW di wilayah yang rentan terjadi bencana tanah longsor untuk segera melaporkan untuk langkah antisipatif maupun penanganan.
Yang jelas, Yudi memastikan bahwa Pemkot Semarang juga bakal memberikan perhatian dan bantuan terhadap korban bencana, termasuk tanah longsor.
Sebelumnya, BPBD Kota Semarang melaporkan terjadinya tanah longsor di beberapa wilayah, seperti di RT 003/RW 001 Kelurahan Tandang, RT 004/RW 004 Kelurahan Bulusan, Perumahan Mountain View RT 006/RW 002 Mangunharjo, Tembalang.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan kepada dinas-dinas terkait untuk menjaga tata kelola ruang.
Ia meminta agar saluran-saluran air yang dibangun harus dipastikan bisa berfungsi dengan baik, apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kalau salurannya itu enggak bener, kan air ke mana-mana. Khususnya, di daerah rawan longsor atau di tebing, pada saat hujan air masuk, kemudian hujan lagi mengurai tanah akhirnya jadi longsor," kata Ita, sapaan akrabnya.
Diakuinya, selama ini memang sudah ada pemetaan daerah rawan bencana di Kota Semarang, misalnya kawasan bawah menghadapi ancaman banjir, sedangkan daerah atas yang memiliki kontur perbukitan rawan longsor.
"Memang kalau di Semarang bagian bawah risiko banjir, sementara di daerah atas, seperti Candisari kemudian Gajahmungkur itu ada potensi tanah longsor, tapi kami sudah siapkan skema penanganan," pungkasnya.
"Penanganan bencana longsor dari BTT (belanja tidak terduga)," kata Kepala Disperkim Kota Semarang Yudi Wibowo di Semarang, Minggu.
Menurut dia, anggaran BTT diperuntukkan untuk penanganan keadaan darurat, seperti kebencanaan, namun pengajuannya harus melalui rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.
"Pertama kali, langkah penanganan dilakukan oleh BPBD. Dari rekomendasi BPBD itu, kemudian baru bisa dilakukan pembahasan bantuan-bantuan apa saja yang akan diberikan melalui dana BTT," katanya.
Dalam penanganan kebencanaan pun, kata dia, melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Tata Ruang (Distaru) Semarang terkait teknis pekerjaan fisik.
Dari rekomendasi itu, kata dia, dilakukan pengecekan apakah lokasi yang terdampak longsor termasuk kewenangan Disperkim, DPU, atau Distaru Kota Semarang untuk langkah penanganan.
"Intervensinya tersebut, bisa di DPU, bisa di Perkim bisa di Distaru tergantung asetnya masuk mana itu. Kalau di gang-gang kecil yang di perkampungan biasanya jatuh di kami (Disperkim), tapi kalau yang besar-besar masuknya di DPU. Kami yang di kampung-kampung saja," katanya.
Sejauh ini, kata dia, Disperkim juga sudah berkomunikasi secara intens dengan ketua-ketua RW di wilayah yang rentan terjadi bencana tanah longsor untuk segera melaporkan untuk langkah antisipatif maupun penanganan.
Yang jelas, Yudi memastikan bahwa Pemkot Semarang juga bakal memberikan perhatian dan bantuan terhadap korban bencana, termasuk tanah longsor.
Sebelumnya, BPBD Kota Semarang melaporkan terjadinya tanah longsor di beberapa wilayah, seperti di RT 003/RW 001 Kelurahan Tandang, RT 004/RW 004 Kelurahan Bulusan, Perumahan Mountain View RT 006/RW 002 Mangunharjo, Tembalang.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan kepada dinas-dinas terkait untuk menjaga tata kelola ruang.
Ia meminta agar saluran-saluran air yang dibangun harus dipastikan bisa berfungsi dengan baik, apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kalau salurannya itu enggak bener, kan air ke mana-mana. Khususnya, di daerah rawan longsor atau di tebing, pada saat hujan air masuk, kemudian hujan lagi mengurai tanah akhirnya jadi longsor," kata Ita, sapaan akrabnya.
Diakuinya, selama ini memang sudah ada pemetaan daerah rawan bencana di Kota Semarang, misalnya kawasan bawah menghadapi ancaman banjir, sedangkan daerah atas yang memiliki kontur perbukitan rawan longsor.
"Memang kalau di Semarang bagian bawah risiko banjir, sementara di daerah atas, seperti Candisari kemudian Gajahmungkur itu ada potensi tanah longsor, tapi kami sudah siapkan skema penanganan," pungkasnya.