Kudus (ANTARA) - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 2024 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebanyak 12.175,86 ton meliputi pupuk urea, NPK Phonksa, dan NPK Formula.
"Alokasi pupuk bersubsidi tersebut juga sudah dituangkan lewat Surat Keputusan bupati Kudus nomor 500.6.7/322/2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Agus Setiawan, di Kudus, Jumat.
Ia mengungkapkan dari total alokasi 12.175,86 ton, meliputi pupuk urea sebanyak 5.773,52 ton, NPK Phonska sebanyak 5.042,34 ton, dan NPK Formula sebanyak 1.360 ton.
Ia mengakui alokasi pupuk bersubsidi tersebut memang belum sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun ini.
Untuk kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK tahun 2024 untuk urea sebanyak 10.937,7 ton, sedangkan realisasinya untuk sementara baru 52,79 persen.
Alokasi pupuk NPK Phonska sebanyak 17.162,04 ton, sedangkan realisasinya baru 29,38 persen dan NPK Formula sesuai RDKK sebanyak 9.743 ton, realisasinya baru 13,9 persen.
"Ada tidaknya penambahan alokasi pupuk bersubsidi memang ditentukan pusat. Akan tetapi, dalam perjalanan biasanya Kementerian Pertanian mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi," ujarnya.
Selain itu, kata dia, biasanya juga ada realokasi di masing-masing kecamatan, sehingga yang tidak terserap bisa dialihkan ke kecamatan lain yang masih membutuhkan. Bahkan, realokasi juga bisa antar kabupaten lain.
Hasil evaluasi tahun 2023, imbuh dia, di Kecamatan Dawe penyerapan pupuk bersubsidi memang rendah, karena petaninya mulai mencoba menggunakan pupuk non subsidi dan organik.
"Dari hasil pendampingan kami, hasilnya memang menggembirakan karena selisih biayanya tidak terlalu jauh ketika menggunakan pupuk subsidi dan lebih ekonomis," ujarnya.
Bahkan, kata dia, ada yang mencoba menggunakan pupuk organik seluruhnya dengan pendampingan dari Dinas Pertanian. Hasil panennya bisa mencapai 9 ton per hektare, sehingga lebih menguntungkan dibandingkan dengan pupuk subsidi.
Baca juga: Warga belum terdata konsumen elpiji 3 kg bisa beli non subsidi
"Alokasi pupuk bersubsidi tersebut juga sudah dituangkan lewat Surat Keputusan bupati Kudus nomor 500.6.7/322/2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Agus Setiawan, di Kudus, Jumat.
Ia mengungkapkan dari total alokasi 12.175,86 ton, meliputi pupuk urea sebanyak 5.773,52 ton, NPK Phonska sebanyak 5.042,34 ton, dan NPK Formula sebanyak 1.360 ton.
Ia mengakui alokasi pupuk bersubsidi tersebut memang belum sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun ini.
Untuk kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK tahun 2024 untuk urea sebanyak 10.937,7 ton, sedangkan realisasinya untuk sementara baru 52,79 persen.
Alokasi pupuk NPK Phonska sebanyak 17.162,04 ton, sedangkan realisasinya baru 29,38 persen dan NPK Formula sesuai RDKK sebanyak 9.743 ton, realisasinya baru 13,9 persen.
"Ada tidaknya penambahan alokasi pupuk bersubsidi memang ditentukan pusat. Akan tetapi, dalam perjalanan biasanya Kementerian Pertanian mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi," ujarnya.
Selain itu, kata dia, biasanya juga ada realokasi di masing-masing kecamatan, sehingga yang tidak terserap bisa dialihkan ke kecamatan lain yang masih membutuhkan. Bahkan, realokasi juga bisa antar kabupaten lain.
Hasil evaluasi tahun 2023, imbuh dia, di Kecamatan Dawe penyerapan pupuk bersubsidi memang rendah, karena petaninya mulai mencoba menggunakan pupuk non subsidi dan organik.
"Dari hasil pendampingan kami, hasilnya memang menggembirakan karena selisih biayanya tidak terlalu jauh ketika menggunakan pupuk subsidi dan lebih ekonomis," ujarnya.
Bahkan, kata dia, ada yang mencoba menggunakan pupuk organik seluruhnya dengan pendampingan dari Dinas Pertanian. Hasil panennya bisa mencapai 9 ton per hektare, sehingga lebih menguntungkan dibandingkan dengan pupuk subsidi.
Baca juga: Warga belum terdata konsumen elpiji 3 kg bisa beli non subsidi