Purbalingga (ANTARA) - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih serius dan maksimal mengingat tahun ini merupakan akhir masa jabatan bupati-wakil bupati setempat.
Saat kegiatan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2024 di Operation Room Graha Adiguna, Komplek Sekretariat Daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis, Bupati meminta keseriusan dan komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 benar-benar dijalankan dengan maksimal.
"Agar target-target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021-2026 ini bisa kita kejar, dari yang seharusnya tercapai (pada) 2026 bisa kita tarik mundur 2024 ini bisa rampung," katanya.
Menurut dia, penyerahan DPA SKPD tersebut menjadi penanda dimulainya kegiatan di Pemkab Purbalingga kepada masyarakat.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan DPA yang didapatkan tidak hanya dipelajari, juga dikawal dan dipastikan agar penyerapan anggaran tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu.
Oleh karena itu, kata dia, para pimpinan OPD harus segera menetapkan regulasi dan membentuk tim yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan serta segera menunjuk pejabat pengadaan dan sebagainya di OPD masing-masing.
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan untuk segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) bagi OPD yang akan melaksanakan kegiatan fisik pengadaan barang/jasa dan segera menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
"Segera siapkan pokja (kelompok kerja) yang cukup di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk percepatan pelaksanaan pengadaan penyediaan barang dan jasa," katanya menegaskan.
Dia pun memaparkan enam prioritas dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, yakni memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah yang inkulusif terus bisa ditingkatkan, peningkatan kualitas manusia, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan desa.
Menurut dia, hal itu sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 berupa Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti mengatakan pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 terdiri atas 131 program dan 865 kegiatan.
Menurut dia, DPA yang diserahkan meliputi 33 DPA pendapatan dengan total anggaran Rp2.087.097.932.000, 2.307 DPA subkegiatan dengan total anggaran belanja Rp2.145.035.432.000, dan satu DPA pembiayaan dengan anggaran pembiayaan neto sebesar Rp57.937.500.000.
"DPA tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar operasionalisasi program kegiatan, subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD pada tahun anggaran 2024 di jajaran Pemkab Purbalingga," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purbalingga itu.
Saat kegiatan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2024 di Operation Room Graha Adiguna, Komplek Sekretariat Daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis, Bupati meminta keseriusan dan komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 benar-benar dijalankan dengan maksimal.
"Agar target-target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021-2026 ini bisa kita kejar, dari yang seharusnya tercapai (pada) 2026 bisa kita tarik mundur 2024 ini bisa rampung," katanya.
Menurut dia, penyerahan DPA SKPD tersebut menjadi penanda dimulainya kegiatan di Pemkab Purbalingga kepada masyarakat.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan DPA yang didapatkan tidak hanya dipelajari, juga dikawal dan dipastikan agar penyerapan anggaran tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu.
Oleh karena itu, kata dia, para pimpinan OPD harus segera menetapkan regulasi dan membentuk tim yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan serta segera menunjuk pejabat pengadaan dan sebagainya di OPD masing-masing.
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan untuk segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) bagi OPD yang akan melaksanakan kegiatan fisik pengadaan barang/jasa dan segera menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
"Segera siapkan pokja (kelompok kerja) yang cukup di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk percepatan pelaksanaan pengadaan penyediaan barang dan jasa," katanya menegaskan.
Dia pun memaparkan enam prioritas dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, yakni memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah yang inkulusif terus bisa ditingkatkan, peningkatan kualitas manusia, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan desa.
Menurut dia, hal itu sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 berupa Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti mengatakan pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 terdiri atas 131 program dan 865 kegiatan.
Menurut dia, DPA yang diserahkan meliputi 33 DPA pendapatan dengan total anggaran Rp2.087.097.932.000, 2.307 DPA subkegiatan dengan total anggaran belanja Rp2.145.035.432.000, dan satu DPA pembiayaan dengan anggaran pembiayaan neto sebesar Rp57.937.500.000.
"DPA tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar operasionalisasi program kegiatan, subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD pada tahun anggaran 2024 di jajaran Pemkab Purbalingga," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purbalingga itu.