Solo (ANTARA) - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo berupaya meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi risiko bencana banjir pada musim hujan kali ini.
Kepala BBWSBS Maryadi Utama pada seminar nasional bertema "Peningkatan Kesiapsiagaan Banjir Bengawan Solo: Kebijakan, Infrastruktur, dan Partisipasi" di UNS Tower Solo, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya terkait dengan antisipasi banjir.
Upaya tersebut mulai dari infrastruktur pengendali banjir hingga kesiapan alat berat dan pompa.
Ia mengatakan untuk infrastruktur pengendali banjir disiagakan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar, Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, dan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo.
Kesiapan alat dan alat berat, di antaranya sandbag, beronjong kawat, dump truck, dan rumah pompa. Selain itu, 1.700 personel juga sudah disiagakan mulai dari hulu, tengah, hingga hilir.
Seminar tersebut juga untuk membahas isu-isu banjir di Wilayah Sungai Bengawan Solo dan tata cara meningkatkan kesiapsiagaan melalui kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengatakan upaya lain waspada bencana dilakukan dengan mendukung dan mempromosikan 10th World Water Forum yang merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang berfokus dalam pembahasan isu-isu air secara global dan mencari solusi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Surakarta.
"Bertajuk 'Water for Shared Prosperity', kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan," katanya.
Pada acara tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berkesempatan menjadi pemateri dan memaparkan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengantisipasi bencana banjir.
"Rata-rata permasalahan kita kalau bicara sungai ada rekayasa teknik atau engineering solution," katanya.
Meski demikian, dia mengakui, tidak semua upaya antisipasi dapat dilakukan karena terkendala oleh sumber daya fiskal. Oleh karena itu, upaya perlu dikombinasikan dengan mitigasi risiko.
"Bagaimana kita bisa mengurangi kerentanan, kerawanan risiko banjir dengan apel siaga, bersih-bersih sungai. Ini kelihatannya remeh-temeh, sederhana tapi punya dampak signifikan untuk mengurangi dampak dari terjadinya bencana," katanya.
Untuk jangka menengah dan panjang tetap dibutuhkan solusi mendasar, seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Di sisi lain, katanya, peran masyarakat sebagai penting dalam menjaga fungsi drainase.
"Peran serta masyarakat menjaga kawasan lereng, hulu, drainase jadi kunci. Kalau tidak akan terjadi sedimentasi atau sumbatan. Makin aktif masyarakat makin kecil biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani risiko banjir," katanya.
Kepala BBWSBS Maryadi Utama pada seminar nasional bertema "Peningkatan Kesiapsiagaan Banjir Bengawan Solo: Kebijakan, Infrastruktur, dan Partisipasi" di UNS Tower Solo, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya terkait dengan antisipasi banjir.
Upaya tersebut mulai dari infrastruktur pengendali banjir hingga kesiapan alat berat dan pompa.
Ia mengatakan untuk infrastruktur pengendali banjir disiagakan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar, Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, dan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo.
Kesiapan alat dan alat berat, di antaranya sandbag, beronjong kawat, dump truck, dan rumah pompa. Selain itu, 1.700 personel juga sudah disiagakan mulai dari hulu, tengah, hingga hilir.
Seminar tersebut juga untuk membahas isu-isu banjir di Wilayah Sungai Bengawan Solo dan tata cara meningkatkan kesiapsiagaan melalui kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengatakan upaya lain waspada bencana dilakukan dengan mendukung dan mempromosikan 10th World Water Forum yang merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang berfokus dalam pembahasan isu-isu air secara global dan mencari solusi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Surakarta.
"Bertajuk 'Water for Shared Prosperity', kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan," katanya.
Pada acara tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berkesempatan menjadi pemateri dan memaparkan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengantisipasi bencana banjir.
"Rata-rata permasalahan kita kalau bicara sungai ada rekayasa teknik atau engineering solution," katanya.
Meski demikian, dia mengakui, tidak semua upaya antisipasi dapat dilakukan karena terkendala oleh sumber daya fiskal. Oleh karena itu, upaya perlu dikombinasikan dengan mitigasi risiko.
"Bagaimana kita bisa mengurangi kerentanan, kerawanan risiko banjir dengan apel siaga, bersih-bersih sungai. Ini kelihatannya remeh-temeh, sederhana tapi punya dampak signifikan untuk mengurangi dampak dari terjadinya bencana," katanya.
Untuk jangka menengah dan panjang tetap dibutuhkan solusi mendasar, seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Di sisi lain, katanya, peran masyarakat sebagai penting dalam menjaga fungsi drainase.
"Peran serta masyarakat menjaga kawasan lereng, hulu, drainase jadi kunci. Kalau tidak akan terjadi sedimentasi atau sumbatan. Makin aktif masyarakat makin kecil biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani risiko banjir," katanya.