Boyolali (ANTARA) - Bupati Boyolali M Said Hidayat menyatakan, pada 2023 sebanyak 74 desa sudah nol rumah tak layak huni (RTLH) dari total 267 desa dan kelurahan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Sebanyak 74 desa di Boyolali telah nol RTLH. Namun, demikian dinas terkait telah diminta untuk terus memantau sehingga data yang dibangun itu, riil atau belum, kata M. Said Hidayat, di Boyolali, Jumat.
Menurut M Said Hidayat kalau daerah dikatakan nol RTLH tetapi faktanya masih ada di daerah tersebut yang harus diperhatikan, maka harus diintervensi untuk langkah percepatannya.
M Said Hidayat mengatakan RTLH yang harus diperhatikan ketika menyangkut tempat tinggal masyarakat yang harus dibenahi menjadi bagian yang penting. Kalau RTLH juga dibenahi datanya dan faktanya menunjukkan hal yang positif.
Dari data sebelumnya RTLH di Boyolali 32.000 kemudian 24.477 dan intervensi terakhir 9.939 RTLH. Intervensi pada 2022 hingga 2023 ini, tinggal menyisakan 6.208 RTLH yang harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan, sebelumnya sudah meminta memetakan di lapangan sesuai keberadaan di seluruh Kabupaten Boyolali ada 261 desa dan enam kelurahan di Boyolali.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Boyolali, Insan Adi Asmono mengatakan pihaknya berharap dua tahun ke depan sasaran RTLH selesai di intervensi, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan "up dating" data berkelanjutan, karena sifat data yang dinamis dan berkembang.
Insan mengatakan sebanyak 74 desa di Boyolali yang bebas RTLH antara lain, tiga desa Kecamatan Ampel, empat desa di Cepogo, tujuh desa di Musuk, empat desa di Tamansari, tiga desa di Boyolali Kota, lima desa di Mojosongo, enam desa di Teras, 10 desa di Sawit, sembilan desa di Banyudono, satu desa di Sambi, dua desa di Ngemplak, dua desa di Karanggede, tiga desa di Klego, enam desa di Andong, dua desa di Kemusu, empat desa di Wonosegoro, dua desa di Wonosamodro dan satu desa di Juwangi.
Dia menjelaskan, kriteria RTLH berdasarkan pada pedoman teknis bansos RTLH 2023 apa bila memenuhi dua dari empat kriteria berikut yakni bahan atap berupa daun atau rumbia dan genteng yang sudah lapuk atau rangka atap kondisi lapuk harus dibongkar, bahan lantai berupa tanah atau plesteran atau ubin yang sudah rusak.
Selain itu, bahan dinding berupa bilik bambu atau kayu kualitas jelek atau rotan atau dinding bata yang sudah rapuh atau retak-retak harus dibongkar dan belum terdapat struktur pembesian atau sloof, kolom, ring, balok. RTLH di Boyolali hingga tahun 2023 ini, masih 6.208 sasaran.
"Kami target sekurangnya dianggarkan 1.000 unit dari APBD. Di luar APBD ada dari APBDes dan TJSLP atau CSR dan Baznas," katanya.
Dana bantuan RTLH di Boyolali sebesar 15 juta dengan rincian anggaran Rp12,5 juta untuk belanja bahan material dan Rp2,5 juta pengganti upah tukang. Pembangunan dilakukan bergotong-royong, ada swadaya dan tetap menggunakan tukang, dengan pengganti upah tukang untuk menjaga kualitas.
"Kami intervensi sesuai dengan tujuh indikator kemiskinan atau kesejahteraan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan informasi," katanya.
Sebanyak 74 desa di Boyolali telah nol RTLH. Namun, demikian dinas terkait telah diminta untuk terus memantau sehingga data yang dibangun itu, riil atau belum, kata M. Said Hidayat, di Boyolali, Jumat.
Menurut M Said Hidayat kalau daerah dikatakan nol RTLH tetapi faktanya masih ada di daerah tersebut yang harus diperhatikan, maka harus diintervensi untuk langkah percepatannya.
M Said Hidayat mengatakan RTLH yang harus diperhatikan ketika menyangkut tempat tinggal masyarakat yang harus dibenahi menjadi bagian yang penting. Kalau RTLH juga dibenahi datanya dan faktanya menunjukkan hal yang positif.
Dari data sebelumnya RTLH di Boyolali 32.000 kemudian 24.477 dan intervensi terakhir 9.939 RTLH. Intervensi pada 2022 hingga 2023 ini, tinggal menyisakan 6.208 RTLH yang harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan, sebelumnya sudah meminta memetakan di lapangan sesuai keberadaan di seluruh Kabupaten Boyolali ada 261 desa dan enam kelurahan di Boyolali.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Boyolali, Insan Adi Asmono mengatakan pihaknya berharap dua tahun ke depan sasaran RTLH selesai di intervensi, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan "up dating" data berkelanjutan, karena sifat data yang dinamis dan berkembang.
Insan mengatakan sebanyak 74 desa di Boyolali yang bebas RTLH antara lain, tiga desa Kecamatan Ampel, empat desa di Cepogo, tujuh desa di Musuk, empat desa di Tamansari, tiga desa di Boyolali Kota, lima desa di Mojosongo, enam desa di Teras, 10 desa di Sawit, sembilan desa di Banyudono, satu desa di Sambi, dua desa di Ngemplak, dua desa di Karanggede, tiga desa di Klego, enam desa di Andong, dua desa di Kemusu, empat desa di Wonosegoro, dua desa di Wonosamodro dan satu desa di Juwangi.
Dia menjelaskan, kriteria RTLH berdasarkan pada pedoman teknis bansos RTLH 2023 apa bila memenuhi dua dari empat kriteria berikut yakni bahan atap berupa daun atau rumbia dan genteng yang sudah lapuk atau rangka atap kondisi lapuk harus dibongkar, bahan lantai berupa tanah atau plesteran atau ubin yang sudah rusak.
Selain itu, bahan dinding berupa bilik bambu atau kayu kualitas jelek atau rotan atau dinding bata yang sudah rapuh atau retak-retak harus dibongkar dan belum terdapat struktur pembesian atau sloof, kolom, ring, balok. RTLH di Boyolali hingga tahun 2023 ini, masih 6.208 sasaran.
"Kami target sekurangnya dianggarkan 1.000 unit dari APBD. Di luar APBD ada dari APBDes dan TJSLP atau CSR dan Baznas," katanya.
Dana bantuan RTLH di Boyolali sebesar 15 juta dengan rincian anggaran Rp12,5 juta untuk belanja bahan material dan Rp2,5 juta pengganti upah tukang. Pembangunan dilakukan bergotong-royong, ada swadaya dan tetap menggunakan tukang, dengan pengganti upah tukang untuk menjaga kualitas.
"Kami intervensi sesuai dengan tujuh indikator kemiskinan atau kesejahteraan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan informasi," katanya.