Batang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendesak pemerintah daerah terus mengoptimalkan penjaminan kesehatan pada masyarakat melalui Program Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf di Batang, Jumat, mengatakan sektor kesehatan menjadi program prioritas pemerintah karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia.
"Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang prima, tanpa kecuali. Kami akan terus berupaya mendorong pemkab agar masyarakat bisa terlindungi oleh BPJS Kesehatan," katanya.
Dia mengatakan Program UHC untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, tanpa harus membayar.
Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Program UHC BPJS Kesehatan, pihaknya mendesak pemkab menjadikan program itu sebagai prioritas pada 2023.
"Saya berharap dengan UHC ini setiap warga yang memiliki kartu tanda penduduk Batang mendapat akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau," katanya.
Guna percepatan UHC, katanya, telah dilakukan pembahasan dalam rapat di Komisi B DPRD setempat, termasuk hasilnya akan dimasukkan pada Badan Anggaran untuk segera direalisasikan.
"Yang jelas pada tahun ini kami penuhi UHC dan mendorong eksekutif untuk memenuhi 100 persen UHC. Jika ada kendala anggaran maka pemkab seharusnya bisa memaksimalkan potensi pendapat asli daerah, seperti sektor pajak PBB dan retribusi," katanya.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan pihaknya siap melakukan percepatan pencapaian Program UHC sebesar 95 persen dari total jumlah penduduk di daerah itu.
"Untuk pendanaan sudah dialokasikan pada Anggaran Perubahan APBD 2023. Untuk penetapan APBD 2023 baru dianggarkan Rp26,7 miliar dan perubahan APBD ada tambah lagi sebesar Rp4 miliar sehingga total anggaran mencapai Rp30,7 miliar," katanya.
Baca juga: Dongkrak UHC, Desa Donorojo jadi percontohan Program PESIAR
Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf di Batang, Jumat, mengatakan sektor kesehatan menjadi program prioritas pemerintah karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia.
"Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang prima, tanpa kecuali. Kami akan terus berupaya mendorong pemkab agar masyarakat bisa terlindungi oleh BPJS Kesehatan," katanya.
Dia mengatakan Program UHC untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, tanpa harus membayar.
Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Program UHC BPJS Kesehatan, pihaknya mendesak pemkab menjadikan program itu sebagai prioritas pada 2023.
"Saya berharap dengan UHC ini setiap warga yang memiliki kartu tanda penduduk Batang mendapat akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau," katanya.
Guna percepatan UHC, katanya, telah dilakukan pembahasan dalam rapat di Komisi B DPRD setempat, termasuk hasilnya akan dimasukkan pada Badan Anggaran untuk segera direalisasikan.
"Yang jelas pada tahun ini kami penuhi UHC dan mendorong eksekutif untuk memenuhi 100 persen UHC. Jika ada kendala anggaran maka pemkab seharusnya bisa memaksimalkan potensi pendapat asli daerah, seperti sektor pajak PBB dan retribusi," katanya.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan pihaknya siap melakukan percepatan pencapaian Program UHC sebesar 95 persen dari total jumlah penduduk di daerah itu.
"Untuk pendanaan sudah dialokasikan pada Anggaran Perubahan APBD 2023. Untuk penetapan APBD 2023 baru dianggarkan Rp26,7 miliar dan perubahan APBD ada tambah lagi sebesar Rp4 miliar sehingga total anggaran mencapai Rp30,7 miliar," katanya.
Baca juga: Dongkrak UHC, Desa Donorojo jadi percontohan Program PESIAR