Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang menggandeng berbagai pihak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dalam mengelola sanitasi secara baik.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz Dokter Aziz dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Kamis, mengatakan kerja sama dengan berbagai pihak itu, salah satu upaya mengatasi kendala biaya dari masyarakat yang ingin membuat saluran tangki septik kedap dan pemeliharaannya.
Ia mengatakan hal tersebut saat menjelaskan berbagai praktik baik pengelolaan sanitasi di daerah setempat pada webinar "Air Limbah Domestik" untuk memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Tahun 2023, diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di Gelora Bung Karno Jakarta, Senin (16/10).
Pembentukan Temu Rembug Babagan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum dan Perilaku Hygiene Kota Magelang (Tembang Tidar) sejak 2021, ujar dia, salah satu bentuk keterlibatan masyarakat untuk menjadi penggerak peduli sanitasi di samping pemerintah.
"Komunitas tersebut menjadi penggerak peduli sanitasi, di samping pemerintah," katanya.
Forum Tembang Tidar awalnya beranggota 17 aktivis peduli masalah air minum dan sanitasi. Mereka secara sukarela mengedukasi dan mengampanyekan gerakan sanitasi layak.
Ia menyebut daerah setempat meliputi tiga kecamatan, 17 kelurahan, 194 rukun warga dan 1.034 rukun tetangga dengan jumlah warga 127.000 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
"Di situlah dengan adanya kerja sama dengan Forum Tembang Tidar, sanitasi layak dan aman ini dapat tercapai. Harapan kita di 2024 sudah tercapai semua," katanya.
Pada masa mendatang, katanya, mereka diberi insentif berupa pembuatan semacam koperasi yang membantu masyarakat dalam pembiayaan masalah sedot tinja.
Hingga saat ini, capaian sanitasi layak di Kota Magelang sudah 98,68 persen dari target 100 persen dan sanitasi aman mencapai 13,24 persen dari target 15 persen pada akhir 2024.
Pemkot Magelang melibatkan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan dan Baznas dalam membantu masyarakat mengelola sanitasi, sedangkan Bank Jateng dan Bank Magelang berperan dalam pendanaan dengan memberikan kredit sanitasi bagi masyarakat.
Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui pemberian bantuan dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK) kepada Forum Tembang Tidar untuk membangun 65 jamban aman individu, terdiri atas tangki septik kedap dan kloset dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta 32 saluran rumah.
Peran istri wali kota sebagai Bunda Sanitasi juga menyumbangkan percepatan penanganan masalah sanitasi.
"Bunda Santitas mempunyai pasukan yaitu ibu-ibu PKK yang bisa langsung terjun ke masyarakat dalam menyerukan gerakan sanitasi sehat," katanya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan salah satu tujuan acara itu, memberikan informasi terkait dengan penyediaan akses sanitasi aman dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan melalui potensi pengembangan usaha di sektor sanitasi.
Selain itu, katanya, memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kerangka regulasi dan tata kelola yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan swasta atau badan usaha dalam penyelenggaraan sanitasi aman.
"Adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan dan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) terkait dengan peran dan kewenangan masing-masing, merupakan upaya pencapaian akses sanitasi aman," katanya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz Dokter Aziz dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Kamis, mengatakan kerja sama dengan berbagai pihak itu, salah satu upaya mengatasi kendala biaya dari masyarakat yang ingin membuat saluran tangki septik kedap dan pemeliharaannya.
Ia mengatakan hal tersebut saat menjelaskan berbagai praktik baik pengelolaan sanitasi di daerah setempat pada webinar "Air Limbah Domestik" untuk memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Tahun 2023, diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di Gelora Bung Karno Jakarta, Senin (16/10).
Pembentukan Temu Rembug Babagan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum dan Perilaku Hygiene Kota Magelang (Tembang Tidar) sejak 2021, ujar dia, salah satu bentuk keterlibatan masyarakat untuk menjadi penggerak peduli sanitasi di samping pemerintah.
"Komunitas tersebut menjadi penggerak peduli sanitasi, di samping pemerintah," katanya.
Forum Tembang Tidar awalnya beranggota 17 aktivis peduli masalah air minum dan sanitasi. Mereka secara sukarela mengedukasi dan mengampanyekan gerakan sanitasi layak.
Ia menyebut daerah setempat meliputi tiga kecamatan, 17 kelurahan, 194 rukun warga dan 1.034 rukun tetangga dengan jumlah warga 127.000 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
"Di situlah dengan adanya kerja sama dengan Forum Tembang Tidar, sanitasi layak dan aman ini dapat tercapai. Harapan kita di 2024 sudah tercapai semua," katanya.
Pada masa mendatang, katanya, mereka diberi insentif berupa pembuatan semacam koperasi yang membantu masyarakat dalam pembiayaan masalah sedot tinja.
Hingga saat ini, capaian sanitasi layak di Kota Magelang sudah 98,68 persen dari target 100 persen dan sanitasi aman mencapai 13,24 persen dari target 15 persen pada akhir 2024.
Pemkot Magelang melibatkan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan dan Baznas dalam membantu masyarakat mengelola sanitasi, sedangkan Bank Jateng dan Bank Magelang berperan dalam pendanaan dengan memberikan kredit sanitasi bagi masyarakat.
Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui pemberian bantuan dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK) kepada Forum Tembang Tidar untuk membangun 65 jamban aman individu, terdiri atas tangki septik kedap dan kloset dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta 32 saluran rumah.
Peran istri wali kota sebagai Bunda Sanitasi juga menyumbangkan percepatan penanganan masalah sanitasi.
"Bunda Santitas mempunyai pasukan yaitu ibu-ibu PKK yang bisa langsung terjun ke masyarakat dalam menyerukan gerakan sanitasi sehat," katanya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan salah satu tujuan acara itu, memberikan informasi terkait dengan penyediaan akses sanitasi aman dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan melalui potensi pengembangan usaha di sektor sanitasi.
Selain itu, katanya, memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kerangka regulasi dan tata kelola yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan swasta atau badan usaha dalam penyelenggaraan sanitasi aman.
"Adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan dan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) terkait dengan peran dan kewenangan masing-masing, merupakan upaya pencapaian akses sanitasi aman," katanya.