Semarang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman menilai penghapusan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan kembali memunculkan stigma sekolah favorit.
"Penghapusan zonasi ini menurut saya hampir seperti dulu, muncul (lagi) sekolah favorit," katanya usai menjadi pembicara "Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang", di Semarang, Senin.
Pria yang akrab disapa Pilus itu berharap sistem zonasi tetap dipertahankan dalam PPDB agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di Kota Semarang.
"Kalau masih ada sekolah favorit, pemerataannya jadi kurang. Sekolah-sekolah pinggiran tidak laku, wong-wong pinter ngumpul di salah satu sekolah (yang dianggap favorit)," katanya.
Nantinya, kata dia, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran akan mendapatkan calon siswa yang memiliki kemampuan pas-pasan karena siswa berprestasi berkumpul di sekolah-sekolah favorit.
"Oleh karena itu, tetap ada zonasi agar tersebar. Siswa yang pintar tidak ngumpul, sehingga terjadi pemerataan. Sekarang kan katanya pemerataan ekonomi dan kesehatan. Pendidikan juga harus merata," katanya.
Meski demikian, kata Pilus, penerapan zonasi memang perlu diluweskan agar tidak terlalu kaku dan diperluas sehingga bisa menjawab persoalan yang selama ini dikeluhkan dari penerapan sistem tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Dyah Ratna Harimurti sebelumnya juga menilai sistem zonasi pada PPDB lebih adil untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk Kota Atlas.
"Bahwa ada yang melakukan manipulasi persyaratan, pindah domisili, dan sebagainya, berapa persen? Dalam semua sistem pasti ada yang berbuat curang seperti itu," kata Detty, sapaan akrabnya.
Dengan sistem zonasi, kata dia, calon peserta didik akan lebih terfasilitasi di sekolah terdekat sehingga mengurangi juga mobilitas orang di jalanan karena sekolahnya jaraknya jauh.
"Dengan zonasi ini mengurangi kemacetan, kecelakaan lalu lintas. Bagaimana orang harus terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah yang jaraknya jauh, ngebut karena takut terlambat, kan berbahaya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB.
"(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan.
Muzani mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal, karena alih-alih menargetkan pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan masalah hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
"Penghapusan zonasi ini menurut saya hampir seperti dulu, muncul (lagi) sekolah favorit," katanya usai menjadi pembicara "Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang", di Semarang, Senin.
Pria yang akrab disapa Pilus itu berharap sistem zonasi tetap dipertahankan dalam PPDB agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di Kota Semarang.
"Kalau masih ada sekolah favorit, pemerataannya jadi kurang. Sekolah-sekolah pinggiran tidak laku, wong-wong pinter ngumpul di salah satu sekolah (yang dianggap favorit)," katanya.
Nantinya, kata dia, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran akan mendapatkan calon siswa yang memiliki kemampuan pas-pasan karena siswa berprestasi berkumpul di sekolah-sekolah favorit.
"Oleh karena itu, tetap ada zonasi agar tersebar. Siswa yang pintar tidak ngumpul, sehingga terjadi pemerataan. Sekarang kan katanya pemerataan ekonomi dan kesehatan. Pendidikan juga harus merata," katanya.
Meski demikian, kata Pilus, penerapan zonasi memang perlu diluweskan agar tidak terlalu kaku dan diperluas sehingga bisa menjawab persoalan yang selama ini dikeluhkan dari penerapan sistem tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Dyah Ratna Harimurti sebelumnya juga menilai sistem zonasi pada PPDB lebih adil untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk Kota Atlas.
"Bahwa ada yang melakukan manipulasi persyaratan, pindah domisili, dan sebagainya, berapa persen? Dalam semua sistem pasti ada yang berbuat curang seperti itu," kata Detty, sapaan akrabnya.
Dengan sistem zonasi, kata dia, calon peserta didik akan lebih terfasilitasi di sekolah terdekat sehingga mengurangi juga mobilitas orang di jalanan karena sekolahnya jaraknya jauh.
"Dengan zonasi ini mengurangi kemacetan, kecelakaan lalu lintas. Bagaimana orang harus terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah yang jaraknya jauh, ngebut karena takut terlambat, kan berbahaya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB.
"(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan.
Muzani mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal, karena alih-alih menargetkan pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan masalah hampir di seluruh provinsi di Indonesia.