Semarang (ANTARA) - Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati memastikan pelayanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Semarang bagus, berjalan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan prima.
Lily meninjau setiap titik layanan mulai dari pendaftaran, perekaman sidik jari, poliklinik, layanan hemodialisa, pelayanan rawat inap, hingga instalasi farmasi. Tak ketinggalan, dia juga mengecek Pojok Mobile JKN untuk optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini.
“Saya melihat langsung dari awal sampai akhir bagaimana manajemen rumah sakit memberikan pelayanan bagi peserta JKN. Kami menilai, rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan pemerintah yang memodernisasi dengan berbagai inovasi yang sejalan dengan Program JKN,” katanya, Senin (26/06).
Dia menilai, RS K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah mendukung upaya transformasi mutu layanan yang saat ini digencarkan oleh BPJS Kesehatan. Petugas rumah sakit yang berada pada setiap sudut rumah sakit, menunjukkan kepedulian dan keramahan terhadap pasien tanpa memandang ia pasien umum, asuransi maupun peserta JKN. Bahkan, rumah sakit ini juga memiliki ruang layanan informasi yang ditempatkan strategis dan mudah dilihat oleh pasien begitu masuk melalui pintu utama.
“Hal ini penting, berbicara tentang kepuasan pasien khususnya peserta JKN, salah satunya melalui kemudahan akses untuk memperoleh informasi seputar pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di sini, peserta JKN dapat dibantu oleh Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) sebagai perpanjangan tangan BPJS Kesehatan itu sendiri,” tambahnya.
Lily menyampaikan, peningkatan kualitas dan mutu layanan bagi peserta JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2023. Beragam inovasi dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN. Salah satu yang menjadi andalan adalah Aplikasi Mobile JKN dengan fitur antrean online. Diharapkan dukungan rumah sakit untuk membantu menyosialisasikan dan mengedukasi pesreta JKN dalam pemanfaatan aplikasi ini.
“Melihat kepesertaan JKN di Kota Semarang hampir menyentuh 100 persen, dapat dikalkulasikan 90 persen pasien di rumah sakit ini merupakan peserta JKN. Belum lagi pasien rujukan dari kabupaten sekitar. Apabila tidak didukung dengan digitalisasi tentu penumpukan antrean dapat terjadi. Namun di sini ternyata tidak. Ini menunjukkan digitalisasi layanan yang baik,” tegasnya.
Lily berharap, seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Mudah artinya peserta tidak dipersulit dengan fotokopi berkas untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dengan status kepesertaan aktif.
“Cepat artinya peserta JKN dapat memanfaatkan beragam inovasi layanan yang disediakan. Salah satunya antrean online. Terakhir Setara, peserta tidak memperoleh pelayanan diskriminasi, yang artinya peserta JKN memiliki hak yang sama dengan pasien lainnya,” ujar Lily.
Tak sampai di situ, Lily berkesempatan pula berbincang dengan salah satu peserta JKN yang tengah menunggu antrean obat di instalasi farmasi. Jumini, telah terdaftar sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sejak tujuh tahun lalu. Dia bersyukur atas terjaminnya seluruh pengobatan penyakit diabetesnya selama lima tahun ini.
“Selama menjadi peserta JKN dan memperoleh pelayanan di rumah sakit ini, saya tidak dibedakan dengan pasien umum. Kata orang jika rawat inap baru tiga hari dipulangkan. Saya tidak mengalami, ya sampai sembuh pastinya. Apalagi saya juga sudah sampai tahap komplikasi. Alhamdulilah, adanya Program JKN jadi terkontrol,” ucap Jumini.
Dirinya sangat berharap, Program JKN ini tetap berkesinambungan. Dirinya yang hanya mampu mendaftar dengan kelas perawatan terendah, mengaku sangat terbantu. Ia pun menuturkan, meskipun pemerintahan ini terus berlanjut dan berganti pemimpin, program ini tetap langgeng.
“Saya ingin program ini terus ada. Saya hanya membayar iuran Rp35.000,00 setiap bulan, tetapi saya dapat fasilitas macam-macam. Jika perlu rawat inap tidak perlu bayar lagi, obat yang saya terima juga kualitasnya sama bagusnya dengan pasien umum. Pokoknya program ini jangan sampai hilang,” tutupnya. ***
Lily meninjau setiap titik layanan mulai dari pendaftaran, perekaman sidik jari, poliklinik, layanan hemodialisa, pelayanan rawat inap, hingga instalasi farmasi. Tak ketinggalan, dia juga mengecek Pojok Mobile JKN untuk optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini.
“Saya melihat langsung dari awal sampai akhir bagaimana manajemen rumah sakit memberikan pelayanan bagi peserta JKN. Kami menilai, rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan pemerintah yang memodernisasi dengan berbagai inovasi yang sejalan dengan Program JKN,” katanya, Senin (26/06).
Dia menilai, RS K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah mendukung upaya transformasi mutu layanan yang saat ini digencarkan oleh BPJS Kesehatan. Petugas rumah sakit yang berada pada setiap sudut rumah sakit, menunjukkan kepedulian dan keramahan terhadap pasien tanpa memandang ia pasien umum, asuransi maupun peserta JKN. Bahkan, rumah sakit ini juga memiliki ruang layanan informasi yang ditempatkan strategis dan mudah dilihat oleh pasien begitu masuk melalui pintu utama.
“Hal ini penting, berbicara tentang kepuasan pasien khususnya peserta JKN, salah satunya melalui kemudahan akses untuk memperoleh informasi seputar pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di sini, peserta JKN dapat dibantu oleh Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) sebagai perpanjangan tangan BPJS Kesehatan itu sendiri,” tambahnya.
Lily menyampaikan, peningkatan kualitas dan mutu layanan bagi peserta JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2023. Beragam inovasi dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN. Salah satu yang menjadi andalan adalah Aplikasi Mobile JKN dengan fitur antrean online. Diharapkan dukungan rumah sakit untuk membantu menyosialisasikan dan mengedukasi pesreta JKN dalam pemanfaatan aplikasi ini.
“Melihat kepesertaan JKN di Kota Semarang hampir menyentuh 100 persen, dapat dikalkulasikan 90 persen pasien di rumah sakit ini merupakan peserta JKN. Belum lagi pasien rujukan dari kabupaten sekitar. Apabila tidak didukung dengan digitalisasi tentu penumpukan antrean dapat terjadi. Namun di sini ternyata tidak. Ini menunjukkan digitalisasi layanan yang baik,” tegasnya.
Lily berharap, seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Mudah artinya peserta tidak dipersulit dengan fotokopi berkas untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dengan status kepesertaan aktif.
“Cepat artinya peserta JKN dapat memanfaatkan beragam inovasi layanan yang disediakan. Salah satunya antrean online. Terakhir Setara, peserta tidak memperoleh pelayanan diskriminasi, yang artinya peserta JKN memiliki hak yang sama dengan pasien lainnya,” ujar Lily.
Tak sampai di situ, Lily berkesempatan pula berbincang dengan salah satu peserta JKN yang tengah menunggu antrean obat di instalasi farmasi. Jumini, telah terdaftar sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sejak tujuh tahun lalu. Dia bersyukur atas terjaminnya seluruh pengobatan penyakit diabetesnya selama lima tahun ini.
“Selama menjadi peserta JKN dan memperoleh pelayanan di rumah sakit ini, saya tidak dibedakan dengan pasien umum. Kata orang jika rawat inap baru tiga hari dipulangkan. Saya tidak mengalami, ya sampai sembuh pastinya. Apalagi saya juga sudah sampai tahap komplikasi. Alhamdulilah, adanya Program JKN jadi terkontrol,” ucap Jumini.
Dirinya sangat berharap, Program JKN ini tetap berkesinambungan. Dirinya yang hanya mampu mendaftar dengan kelas perawatan terendah, mengaku sangat terbantu. Ia pun menuturkan, meskipun pemerintahan ini terus berlanjut dan berganti pemimpin, program ini tetap langgeng.
“Saya ingin program ini terus ada. Saya hanya membayar iuran Rp35.000,00 setiap bulan, tetapi saya dapat fasilitas macam-macam. Jika perlu rawat inap tidak perlu bayar lagi, obat yang saya terima juga kualitasnya sama bagusnya dengan pasien umum. Pokoknya program ini jangan sampai hilang,” tutupnya. ***