Semarang (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah mendampingi guru-guru honorer yang berupaya mendapatkan kejelasan status kepegawaian.
"Kami masih terus berkoordinasi dengan para dirjen di kementerian supaya masalah guru dan tenaga pendidik honorer ini segera terselesaikan," kata Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi di Semarang, Selasa.
"Dan kebetulan juga, Mas Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim) memberikan respons positif untuk menyelesaikan masalah guru honorer pada masa kepemimpinannya," kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.
Muhdi mengingatkan bahwa para guru honorer ikut menopang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah.
"Status guru honorer ini kan seperti isteri siri. Hanya dipakai ketika dibutuhkan. Ketika terjadi kekosongan guru, mereka dijadikan pilar sekolah-sekolah agar tidak kolaps," katanya.
Kalau tidak ada guru honorer, ia mengemukakan, maka pelaksanaan kegiatan belajar bisa terganggu di sekolah-sekolah yang kekurangan guru ketika guru yang pensiun banyak tetapi tidak ada pengangkatan guru aparatur sipil negara (ASN).
"Guru-guru honorer inilah yang menopang sehingga sekolah tidak kolaps dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, PGRI meminta pemerintah memprioritaskan guru honorer dalam perekrutan pegawai pemerintah.
"Baik dalam rekrutmen ASN maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," katanya.
Baca juga: PGRI Jateng dorong guru kuasai keterampilan digital
"Kami masih terus berkoordinasi dengan para dirjen di kementerian supaya masalah guru dan tenaga pendidik honorer ini segera terselesaikan," kata Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi di Semarang, Selasa.
"Dan kebetulan juga, Mas Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim) memberikan respons positif untuk menyelesaikan masalah guru honorer pada masa kepemimpinannya," kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.
Muhdi mengingatkan bahwa para guru honorer ikut menopang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah.
"Status guru honorer ini kan seperti isteri siri. Hanya dipakai ketika dibutuhkan. Ketika terjadi kekosongan guru, mereka dijadikan pilar sekolah-sekolah agar tidak kolaps," katanya.
Kalau tidak ada guru honorer, ia mengemukakan, maka pelaksanaan kegiatan belajar bisa terganggu di sekolah-sekolah yang kekurangan guru ketika guru yang pensiun banyak tetapi tidak ada pengangkatan guru aparatur sipil negara (ASN).
"Guru-guru honorer inilah yang menopang sehingga sekolah tidak kolaps dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, PGRI meminta pemerintah memprioritaskan guru honorer dalam perekrutan pegawai pemerintah.
"Baik dalam rekrutmen ASN maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," katanya.
Baca juga: PGRI Jateng dorong guru kuasai keterampilan digital