Semarang (ANTARA) - Setiap kementerian dan lembaga (K/L) sudah selayaknya menggunakan anggaran negara dengan efisien sesuai dengan peruntukannya, karena hanya melalui perencanaan yang baiklah program kerja yang disusun dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Mendasari hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Penelitian dan Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 bagi UPT se- Keresidenan Pekalongan, Senin (5/6).

Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto didampingi Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dedi Hartono memimpin jalannya Supervisi Pagu Indikatif TA 2024 yang pertama ini di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Pemalang.

Membuka kegiatan, Toni menyampaikan poin arahan pimpinan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyusunan pagu indikatif.

"Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 di antaranya efisiensi pada belanja barang dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat menekan biaya ATK dan perjalanan dinas," ujarnya.

"Buat matrik risiko per Rincian Output (RO) akibat kurangnya alokasi anggaran tersebut, serta mitigasi besaran alokasi anggaran per RO yang diusulkan," lanjut Toni.

Kegiatan pendampingan dan penelitian pagu indikatif ini dilakukan agar penyusunan pagu indikatif dapat dilakukan dengan cermat dan teliti serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga dimaksud untuk me-review usulan pagu indikatif unit pelaksana teknis.

Sebagai informasi, pendamping dan penelitian pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 ini akan dilaksanakan pada tanggal 05 - 15 Juni bertempat di enam keresidenan dengan total 71 UPT. ***

Pewarta : ksm
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024