Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang kini fokus kepada peningkatan mutu layanan masyarakat tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga aspek pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut ditegaskan setelah Pemkot Semarang sukses mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) selama 7 tahun berturut-turut.
Sinergi dengan pemangku kepentingan diperkuat agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang lebih optimal.
“Kami terus berupaya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam pengurusan layanan publik, salah satunya JKN ini. Peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu fokus kami agar UHC yang kami raih benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Semarang,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu ketika menerima audiensi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun di Balai Kota Semarang, Kamis (11/5).
Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Semarang tengah mengembangkan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) menjadi MPP Metaverse, agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik.
Dia mengakui memang pada awalnya konsep MPP tersebut salah satunya untuk mendekatkan banyak investor. Namun persepsi ini patut diubah bahwa pelayanan perizinan tidak hanya untuk investasi saja, namun juga masyarakat secara keseluruhan.
“Dari sisi pelayanan kesehatan, kami juga menyusun perencanaan pembangunan daerah, bagaimana masyarakat mendapatkan layanan paripurna baik di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),” ujar Ita.
Untuk mengukur mutu di FKTP, Pemerintah Kota Semarang belajar dari hotel bintang lima, dengan mengambil sampel ke pasien bagaimana pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun instalasi farmasi.
Dalam seminggu sekiranya 30 pasien di tiap puskesmas dilakukan survei selain yg dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN.
“Puskesmas di Kota Semarang memiliki slogan 7G, yakni Gak ribet, Gak Antre, Gesit, Gratis, Go Cashless, Gemati, dan Gak Lemot. Dalam meningkatkan pelayanan, puskesmas saat ini buka sampai sore, untuk hari Senin pukul 08.00-17.00 WIB. Sedangkan hari Jumat mulai pukul 08.00-15.00 WIB,” tambah Ita.
Pada sisi FKRTL, rumah sakit umum daerah saat ini juga telah bermetamorfosis dengan baik. Rumah sakit tidak hanya layanan untuk memperoleh kesehatan, namun juga menjadi sarana yang nyaman bagi keluarga atau pendamping pasien.
“Kami ingin menciptakan RSUD yang modern, contohnya RSUD KRMT Wongsonegoro yang menjadi idola masyarakat daerah sekitar seperti Purwodadi, Demak, dan Grobogan. Dengan terpenuhinya fasilitas pendukung selayaknya mal, di dalam rumah sakit tentu menjadi kenyamanan tersendiri bagi pasien. Jadi, kami juga akan melakukan pemekaran dengan pembangunan Gedung 12 lantai untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Komitmen peningkatan mutu layanan Pemerintah Kota Semarang disambut baik oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan yang gencar melakukan transformasi mutu layanan.
David menyebut transformasi mutu layanan yang saat ini menjadi program prioritas BPJS Kesehatan mengharapkan pelayanan kesehatan yang dihadirkan kepada peserta itu mudah, cepat dan setara.
Dengan semakin banyaknya kepesertaan program ini maka BPJS Kesehatan wajib memenuhi setiap kebutuhan peserta baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya. Apalagi saat ini 99,57 penduduk Kota Semarang telah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Sepuluh tahun program ini berjalan, biasanya peserta akan memiliki berbagai ekspektasi yang lebih atas program ini. Titik fokus kami ada pada pelayanan di fasilitas kesehatan juga pelayanan administrasi,” ucapnya.
David memastikan seluruh pelayanan administrasi Program JKN ini dapat diakses secara cepat oleh peserta melalui berbagai kanal yang telah BPJS Kesehatan siapkan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan ini dengan semakin berkurangnya peserta yang datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten.
“Bukan berarti mengurus JKN di kantor cabang itu ribet, justru kami tawarkan kemudahan-kemudahan pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA), Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) atau Voice Interactive JKN (VIKA). Silahkan peserta memilih,” tambahnya.
Bahkan, bagi peserta yang tetap ingin bertatap muka dengan petugas BPJS Kesehatan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Mobile Costumer Service (MCS) dan hadirnya BPJS Kesehatan di seluruh Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.
David menjelaskan, sebesar 65% dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia saat ini telah mencapai predikat UHC. Pencapaian ini diharapkan mampu membuat setiap orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa terkendala finansial.
Salah satunya dengan memetakan data penduduk yang belum menjadi peserta JKN, menyisir masyarakat desa hasil pemetaan, melakukan advokasi atau sosialisasi masyarakat, dan mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN melalui dukungan yang kuat dari gubernur, bupati dan walikota setempat. Termasuk di dalamnya untuk memotret penerima bantuan iuran Program JKN itu sudah tepat atau belum.
“Kami ingin Kota Semarang ini bisa menjadi kota percontohan atas keberhasilan Program JKN yang tidak terbatas dari capaian UHC juga kualitas mutu layanannya juga. Sehingga menjadi benchmark bagi Jawa Tengah dan sekitarnya,” ujar David. ***
Komitmen tersebut ditegaskan setelah Pemkot Semarang sukses mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) selama 7 tahun berturut-turut.
Sinergi dengan pemangku kepentingan diperkuat agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang lebih optimal.
“Kami terus berupaya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam pengurusan layanan publik, salah satunya JKN ini. Peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu fokus kami agar UHC yang kami raih benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Semarang,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu ketika menerima audiensi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun di Balai Kota Semarang, Kamis (11/5).
Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Semarang tengah mengembangkan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) menjadi MPP Metaverse, agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik.
Dia mengakui memang pada awalnya konsep MPP tersebut salah satunya untuk mendekatkan banyak investor. Namun persepsi ini patut diubah bahwa pelayanan perizinan tidak hanya untuk investasi saja, namun juga masyarakat secara keseluruhan.
“Dari sisi pelayanan kesehatan, kami juga menyusun perencanaan pembangunan daerah, bagaimana masyarakat mendapatkan layanan paripurna baik di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),” ujar Ita.
Untuk mengukur mutu di FKTP, Pemerintah Kota Semarang belajar dari hotel bintang lima, dengan mengambil sampel ke pasien bagaimana pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun instalasi farmasi.
Dalam seminggu sekiranya 30 pasien di tiap puskesmas dilakukan survei selain yg dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN.
“Puskesmas di Kota Semarang memiliki slogan 7G, yakni Gak ribet, Gak Antre, Gesit, Gratis, Go Cashless, Gemati, dan Gak Lemot. Dalam meningkatkan pelayanan, puskesmas saat ini buka sampai sore, untuk hari Senin pukul 08.00-17.00 WIB. Sedangkan hari Jumat mulai pukul 08.00-15.00 WIB,” tambah Ita.
Pada sisi FKRTL, rumah sakit umum daerah saat ini juga telah bermetamorfosis dengan baik. Rumah sakit tidak hanya layanan untuk memperoleh kesehatan, namun juga menjadi sarana yang nyaman bagi keluarga atau pendamping pasien.
“Kami ingin menciptakan RSUD yang modern, contohnya RSUD KRMT Wongsonegoro yang menjadi idola masyarakat daerah sekitar seperti Purwodadi, Demak, dan Grobogan. Dengan terpenuhinya fasilitas pendukung selayaknya mal, di dalam rumah sakit tentu menjadi kenyamanan tersendiri bagi pasien. Jadi, kami juga akan melakukan pemekaran dengan pembangunan Gedung 12 lantai untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Komitmen peningkatan mutu layanan Pemerintah Kota Semarang disambut baik oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan yang gencar melakukan transformasi mutu layanan.
David menyebut transformasi mutu layanan yang saat ini menjadi program prioritas BPJS Kesehatan mengharapkan pelayanan kesehatan yang dihadirkan kepada peserta itu mudah, cepat dan setara.
Dengan semakin banyaknya kepesertaan program ini maka BPJS Kesehatan wajib memenuhi setiap kebutuhan peserta baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya. Apalagi saat ini 99,57 penduduk Kota Semarang telah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Sepuluh tahun program ini berjalan, biasanya peserta akan memiliki berbagai ekspektasi yang lebih atas program ini. Titik fokus kami ada pada pelayanan di fasilitas kesehatan juga pelayanan administrasi,” ucapnya.
David memastikan seluruh pelayanan administrasi Program JKN ini dapat diakses secara cepat oleh peserta melalui berbagai kanal yang telah BPJS Kesehatan siapkan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan ini dengan semakin berkurangnya peserta yang datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten.
“Bukan berarti mengurus JKN di kantor cabang itu ribet, justru kami tawarkan kemudahan-kemudahan pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA), Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) atau Voice Interactive JKN (VIKA). Silahkan peserta memilih,” tambahnya.
Bahkan, bagi peserta yang tetap ingin bertatap muka dengan petugas BPJS Kesehatan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Mobile Costumer Service (MCS) dan hadirnya BPJS Kesehatan di seluruh Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.
David menjelaskan, sebesar 65% dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia saat ini telah mencapai predikat UHC. Pencapaian ini diharapkan mampu membuat setiap orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa terkendala finansial.
Salah satunya dengan memetakan data penduduk yang belum menjadi peserta JKN, menyisir masyarakat desa hasil pemetaan, melakukan advokasi atau sosialisasi masyarakat, dan mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN melalui dukungan yang kuat dari gubernur, bupati dan walikota setempat. Termasuk di dalamnya untuk memotret penerima bantuan iuran Program JKN itu sudah tepat atau belum.
“Kami ingin Kota Semarang ini bisa menjadi kota percontohan atas keberhasilan Program JKN yang tidak terbatas dari capaian UHC juga kualitas mutu layanannya juga. Sehingga menjadi benchmark bagi Jawa Tengah dan sekitarnya,” ujar David. ***